BKPM gelar rapat koordinasi lintas kementerian permudah usaha

BKPM gelar rapat koordinasi lintas kementerian permudah usaha

Rapat koordinasi BKPM membahas kemudahan berusaha (Ease of Doing Busniess) (Foto HO BKPM)

Jakarta (ANTARA) - Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar rangkaian rapat koordinasi dengan topik pembahasan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Yuliot mengatakan bahwa Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi instruksi Presiden Jokowi dengan sangat serius. Dalam rapat koordinasi akan dibahas hal-hal seputar investasi, terutama Ease of Doing Business (EODB) yang memiliki dampak pada meningkatnya peran investor dalam negeri dan perbaikan iklim investasi di Indonesia.

"Rapat koordinasi ini membahas agenda-agenda seputar investasi menanggapi dari instruksi Presiden kemarin, terutama yang akan menjadi salah satu topik penting dalam rakor ini adalah pembahasan untuk perbaikan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Busniess (EODB)," ujar Yuliot di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Bahlil boyong pejabat Papua temui investor China

Koordinasi perbaikan kemudahan berusaha atau EODB pada 11 indikator menjadi penting dikarenakan peringkat EODB Indonesia tahun 2019-2020 masih berada di peringkat 73. Faktanya, dari 190 negara yang disurvei EODB 2020, 115 negara telah melakukan perbaikan.

Fakta tersebut membuat pemerintah semakin bersemangat untuk mempercepat pergerakan mereka dalam usaha menaikkan peringkat dan kualitas EODB Indonesia.

"Peringkat EODB 2020 Indonesia masih berada di posisi 73, sama seperti tahun 2019. Lebih rendah dari Vietnam di posisi 70, Malaysia di posisi 12, dan Singapura di posisi 2. Tugas kita masih panjang dan tentu tidak mudah, oleh karena itu BKPM akan menjawab arahan Presiden dengan bekerja cepat, tepat, dan menargetkan KPI yang jelas," tambahnya.

Baca juga: Plt Gubernur Aceh bertemu Kepala BKPM bahas KEK Arun

Sekretaris Utama BKPM RI, Andi Maulana menyebutkan bahwa koordinasi diperlukan terutama dari sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai - Kemenkeu, Kementerian ATR/ BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Pelindo II dan III sebagai stakeholder dari indikator-indikator yang menjadi bahasan dalam rapat.

"Dengan ini kami dari BKPM berharap dapat membuat rancangan rencana yang komprehensif dan matang, sehingga kami dapat mengakselerasi kinerja BKPM untuk mewujudkan Indonesia yang mudah untuk berusaha," tutup Andi.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi perintahkan menteri cabut 40 permen hambat investasi

Komentar