DPRD Jateng dorong penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini

DPRD Jateng dorong penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri. ANTARA/HO Setwan DPRD Jateng/am.

Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini dan dimulai dari keluarga yang merupakan lingkungan terkecil di masyarakat.

"Penanaman karakter antikorupsi ini tentunya memerlukan peran keluarga di rumah maupun di sekolah," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri di Semarang, Senin.

Baca juga: Pakar: Siapkan generasi milenial antikorupsi sejak dini

Menurut dia, penanaman karakter dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengembalikan uang kembalian jajan atau belanja.

Hal tersebut, kata dia, berarti membiasakan anak agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan berani mengakui kesalahan yang berarti mengajarkan nilai kejujuran.

Baca juga: Ganjar pimpin ribuan pelajar peringati Hari Antikorupsi Sedunia

"Yang penting adalah pembiasaan, karakter dibentuk dari sebuah kebiasaan dan nilai-nilai ini akan terbawa sampai mereka dewasa," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia menyebutkan peran guru di sekolah juga penting karena dapat memberikan teladan dengan cara tidak terlambat hadir ke sekolah, adil pada semua murid, menanamkan nilai kejujuran, serta tidak membiarkan murid menyontek.

Baca juga: Kepala daerah se-Jateng terapkan kurikulum antikorupsi di SD-SMA

Quatly juga berpendapat, yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai-nilai spiritual agar minimal timbul rasa khawatir ketika akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik serta mana perbuatan yang buruk.

"Pendidikan formal penting, tapi sisi spiritualitas juga harus disentuh," katanya.

Baca juga: Pemkab Batang bekerja sama dengan KPK bangun generasi antikorupsi

Ketika disinggung mengenai upaya pencegahan di kalangan DPRD Jateng, Quatly mengatakan bahwa transparansi menjadi kunci upaya pencegahan tersebut.

"Anggota dewan diminta terbuka mengenai agenda-agenda kegiatan resminya. Kita harus memastikan kegiatannya ada, jangan sampai fiktif. Kami juga memastikan hak-hak anggota tersampaikan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, kalangan legislator juga selalu diingatkan bahwa pengabdian pada masyarakat menjadi hal yang utama bagi wakil rakyat, bukan kepentingan dirinya maupun golongan tertentu.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi laporkan Yasonna ke KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar