Wamenkeu sebut pemberdayaan perempuan berpotensi tingkatkan ekonomi RI

Wamenkeu sebut pemberdayaan perempuan berpotensi tingkatkan ekonomi RI

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Summit on Girls di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12/2019). ANTARA/AstridFaudlatulHabibah/pri.

Kalau kita bisa capai target G20 maka Indonesia itu bisa menerima manfaat lebih dari 7 juta tenaga kerja perempuan yang akan masuk dalam dunia pekerjaan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa adanya pemberdayaan dan kontribusi perempuan dalam segala aktivitas bermasyarakat memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian serta kemajuan Indonesia.

“Ini adalah tambahan kemakmuran bagi perekonomian makro dan tambahan kemakmuran bagi keluarganya masing-masing,” katanya dalam acara Summit on Girls di Balai Kartini, Jakarta, Selasa.

Suahasil mengatakan isu gender terutama terkait peranan perempuan terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat tidak hanya masalah kemanusiaan namun juga ekonomi dan pembangunan bangsa.

“Tentu kami paham bahwa pekerjaan ini (memberdayakan perempuan) membutuhkan komitmen yang tinggi dan terus berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Suahasil, negara-negara yang mencapai potensi penuh pada perekonomian merupakan bangsa yang mampu memberdayakan seluruh elemen di masyarakatnya termasuk melibatkan peran perempuan.


Baca juga: Wamenkeu prediksikan ekonomi Indonesia masih berat pada 2020

“Banyak sekali estimasi menyebutkan kalau kita memberdayakan seluruh elemen termasuk memajukan perhatian, kesetaraan, dan keterlibatan perempuan di dalam perekonomian maka kemakmuran kita lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, ia menuturkan dalam penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Australia menyatakan bahwa jika Indonesia dapat mencapai target G20 maka akan mampu mendorong partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan.

“Kalau kita bisa capai target G20 maka Indonesia itu bisa menerima manfaat lebih dari 7 juta tenaga kerja perempuan yang akan masuk dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu kita dorong terus,” ujarnya.

Suahasil mengatakan di Indonesia permasalahan pembangunan manusia menurut kesetaraan gender mulai mengalami perbaikan yaitu tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2018 berada di level 90,99 dari skala 0-100.

Indeks tersebut naik sebanyak 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya, serta jika IPG mendekati 100 adalah indikasi bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

“Kita cukup senang melihat beberapa indeks pembangunan terutama yang berfokus pada gender ada perbaikan,” ujarnya.

Baca juga: Wamenkeu: Produktivitas dan daya saing kunci pertumbuhan ekonomi RI

Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga menandakan adanya perbaikan yakni berada di level 72,10 dari skala 0-100 pada 2018 atau naik 0,36 poin persentase dari tahun sebelumnya yaitu 71,74 poin.

Suahasil menuturkan data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan yaitu terbukti dari 17,32 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen, serta 47 persen dalam kepemimpinan profesional.

Di sisi lain, ia pun tak menyangkal bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender di Indonesia seperti laporan dari BPS yang mencatatkan bahwa pada 2018 IPM laki-laki mencapai 75,43 atau berstatus tinggi, sedangkan IPM perempuan hanya mencapai 68,63 atau berstatus sedang.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berupaya menghilangkan celah antara perempuan dan laki-laki dengan melibatkan kedua gender tersebut dalam seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan Indonesia.

“Jangan pernah lelah untuk mengampanyekan kesetaraan gender baik bagi perempuan dan laki-laki. Di mainstream kan ke kebijakan dan kegiatan kita dari semua kementerian dan semua proses pembagunan Indonesia,” katanya.


Baca juga: Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi 2019 akan mencapai 5,05 persen

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wamenkeu Ingatkan Agar BPJS Berhemat

Komentar