BNPB dorong revisi inpres pengendalian karhutla untuk satukan komando

BNPB dorong revisi inpres pengendalian karhutla untuk satukan komando

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai (kiri) dan Sekretaris Utama BNPB Harmensyah dalam seminar pemulihan sosial ekonomi pasca-bencana di Jakarta Pusat, Rabu (11/12) (ANTARA/Prisca Triferna)

Menyangkut permasalahan karhutla ini akan ada semacam revisi Inpres 11 Nomor 2015
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan adanya revisi Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menyatukan komando agar dapat memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa depan.

"Menyangkut permasalahan karhutla ini akan ada semacam revisi Inpres 11 Nomor 2015 di mana masih ada beberapa, katakanlah, sistem komando yang sangat banyak. Jadi usulan Pak Kepala (BNPB Doni Monardo) kemarin ada satu komando yaitu di bawah Menkopolhukam," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai ketika ditemui dalam seminar strategi pemulihan sosial ekonomi pasca-bencana di Jakarta Pusat pada Rabu.

Rifai menyebut perihal Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang di dalamnya juga menjabarkan sistem komando dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Bank Dunia: Indonesia rugi 5,2 miliar dolar AS akibat kebakaran hutan

Perubahan sistem komando yang diusulkan oleh Kepala BNPB itu akan membuat Menkopolhukam menjadi komandan dalam usaha mengendalikan karhutla di Indonesia, dengan yang berada di bawahnya akan mengurus permasalahan teknis.

Hal itu perlu dilakukan mengingat masifnya kerugian yang disebabkan oleh karhutla pada 2019. Bahkan, menurut Rifai, biaya penanganan karhutla tahun ini dapat mencapai sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menghabiskan Rp965 miliar.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam waktu Januari-September 2019 kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan seluas 857.000 hektare.

Sementara itu, laporan dari Bank Dunia menyebutkan karhulta yang terjadi pada musim kering mengakibatkan total kerusakan dan kerugian yang dialami oleh Indonesia mencapai 5,2 miliar dolar AS (sekitar Rp72 triliun) atau 0,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Untuk menghalangi kejadian yang sama terulang, BNPB mengusulkan agar tugas BNPB tidak hanya untuk pencegahan tapi juga penanggulangan, menurut Rifai. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi berdasarkan sistem program dan proyek tapi akan dilakukan lintas sektor.

Tidak hanya itu, BNPB juga akan mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membasahi lahan gambut serta melakukan pendekatan sosial ekonomi di daerah terdampak, menurut Sekretaris Utama BNPB Harmensyah, yang juga hadir dalam seminar tersebut.

Mengikuti arahan dari Kepala BNPB Doni Monardo, kata Harmensyah, BNPB akan melakukan usaha untuk mengembalikan sifat gambut yang basah dan berair. Untuk itu, rencananya BNPB akan menjadikan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan sebagai proyek percontohan dari kegiatan pemulihan setelah terjadi karhutla tersebut.

"Makanya kita jadikan suatu pilot project atas kunjungan kita ke Ogan Ilir waktu itu, dan ini bisa kita tularkan ke daerah lain. Kita lihat posisi di mana kita bisa mengisi kembali gambutnya dengan air," ujar Harmensyah.

Baca juga: BNPB intensifkan cegah karhutla dengan basahi lahan

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepanjang 2019 Karhutla di Sultra seluas 1.438 hektar

Komentar