Gubernur minta Pj Wali Kota Makassar fokus penataan tempat parkir

Gubernur minta Pj Wali Kota Makassar fokus penataan tempat parkir

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah meminta kepada Pj Wali Kota Makassar Muh Iqbal Suhaeb untuk fokus melakukan penataan tempat parkir menjelang pengesahan RAPBD 2020.

Hal ini disampaikan Nurdin Abdullah pada forum Refleksi Akhir Tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar di Makassar, Rabu.

"Saya sampaikan bahwa Makassar ini perlu kita bersama-sama pikirkan. Kita bisa lihat persoalannya adalah badan jalan yang jadi tempat parkir, nah ini saya kira kita bersama-sama pikirkan, saya titip pak Wali Kota pada APBD 2020 parkir ini menjadi prioritas kita," jelas Nurdin.

Jika penataan tempat parkir tidak segera dilakukan, maka kondisi lalu lintas Kota Makassar akan semakin sumpek. Apalagi memasuki Hari Raya Natal, tahun baru hingga lebaran nanti.

"Saya ingin sampaikan pada kita semua ke depan Makassar ini akan menjadi sumpek kalau tidak berbenah dari sekarang apalagi menjelang hari raya, pasti semua datang berbelanja ke Makassar," katanya.

Baca juga: Pemprov Sulsel ajukan perubahan status Perusda
Baca juga: Makassar ajak warga sukseskan Tiga Nol pada peringatan Hari AIDS


Nurdin menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar juga perlu memaksimalkan fasilitas bagi pejalan kaki agar transportasi masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada jenis kendaraan pribadi.

"Jarak cuma 500 meter itu pake motor, pake mobil karena akses pejalan kaki (belum ada). Saya kira ini tentu kita ingin Kota Makassar ini menjadi kota yang nyaman, kota yang ramah, kota yang asri," ungkap mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.

Nurdin juga menyebutkan, Pemkot Makassar juga perlu memanfaatkan dana "Corporate Social Responsibility" (CSR) perusahaan guna membangun fasilitas bagi pejalan kaki.

"CSR itu sebenarnya bisa kita manfaatkan bagaimana kita membagi zona-zona dan seluruh perusahaan-perusahaan perbankan mendapatkan tanggung jawab itu tidak perlu kita harus berpikir APBD," katsnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengenang penjajahan bukan untuk balas dendam

Komentar