Billy Mambrasar: Penghapusan UN untuk keadilan bagi siswa

Billy Mambrasar: Penghapusan UN untuk keadilan bagi siswa

Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar saat media visit ke Kantor Berita Antara di Jakarta, Selasa (17/12/2019). ANTARA/Hanni Sofia

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menilai kebijakan penghapusan  Ujian Nasional karena dianggap tidak cukup adil dan tidak fair untuk menilai kemampuan seorang siswa.

“Saya in favor of UN itu dihapuskan dengan catatan,” kata Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dalam media visit ke LKBN Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan ide untuk menilai seseorang dari ujian yang hanya tiga hari dengan durasi 2-3 jam sangat tidak fair.
Baca juga: Kemendikbud pastikan UN diganti apapun yang terjadi

Menurut Billy, untuk mendefinisikan seseorang yang sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu bahkan untuk mendefinisikan kemana seseorang akan melangkah selanjutnya, UN sebagai acuan sangat tidak cukup mewakili.

“Setiap manusia terlahir dengan kecerdasan yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda sehingga ‘examination’ terhadap seseorang itu pun unik terhadap bakat yang bersangkutan,” katanya.

Oleh karena itu, pria asal Papua itu mendukung UN dihapuskan dengan catatan bagaimana memprevent subjektivitas dari guru tersebut berdasarkan “like or dislike” terhadap siswanya.

“Dan ini akan saya bicarakan dengan Mas Menteri (Nadiem Makarim) ‘how do we manage that’, bagaimana guru akan objektif enough untuk menilai siswanya memang sanggup atau tidak sanggup atau mampu tidak mampu bukan berdasarkan suka atau tidak,” katanya.
Baca juga: Legislator sambut baik wacana penghapusan UN

Ia menegaskan, manusia memang sangat subjektif sehingga ada beberapa ide yang akan ia sampaikan untuk mengatasinya.

“Tapi balik lagi itu ranah beliau (Nadiem Makarim), adalah bagaimana melakukan ‘certification and assessment’ yang terstruktur tentang bagaimana guru secara individual melakukan assessment kepada siswa,” katanya.

Ia menekankan hal itu akan sangat tergantung bagaimana pengelolaan terkait “the way we assesst students” agar bisa memiliki struktur pattern yang sama untuk menghindari subjektivitas.
Baca juga: Wapres Ma'ruf nilai penghapusan UN harus diganti dengan alat ukur lain
Baca juga: Legislator: Kajian penggantian UN perlu untuk hindari polemik

Presiden dukung mendikbud hapus ujian nasional

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar