Untuk melakukan penebusan 171 ijazah anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA tertahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan Baznas DKI menggelontorkan Rp688 juta.
"Dari 171 siswa hari ini, yang kita selesaikan melalui BAZNAS/BAZIS DKI jumlahnya 688.140.775 rupiah. Ini tidak diterima oleh siswa. Diterima sebentar, tapi langsung diberikan ke sekolah. Supaya ijazahnya ketarik. Kalau nanti melalui tangan ke tangan, ijazahnya tidak balik-balik lagi, bisa menjadi persoalan." ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
Simbolisasi penyerahan ijazah, diserahkan oleh Saefullah kepada empat perwakilan siswa dengan langsung diberikan di lokasi acara.
Sekda menyebut awalnya hal ini ada masukkan dari DPRD DKI Jakarta untuk menganggarkan penebusan ijazah di APBD. Namun, karena sudah tidak bisa memasukkan rencana anggaran baru, maka Pemprov DKI menggandeng Baznas DKI Jakarta.
"Sudah lewat waktu penganggaran, ya saya mengambil inisiatif. Ya sudah ini nanti kita take over melalui Baznas DKI Jakarta," kata Saefullah.
Ketua Bazis/Baznas DKI Jakarta, Ahmad Lutfi Fathullah, juga mengatakan bahwa bantuan penebusan ijazah ini memang berdasarkan permintaan dari DPRD DKI Jakarta, di mana awalnya ada sekitar 540 orang yang diajukan dewan.
Baca juga: Baznas DKI kembangkan jiwa enterpreneurship generasi milenial
Baca juga: Baznas DKI luncurkan warung "Bagii Piring" di Jakbar
Baca juga: DPD REI DKI Jakarta terbuka kerjasama dengan Pemprov dengan syarat
"Setelah kami verifikasi di lapangan yang berhasil sesuai dengan faktanya, hanya 171 orang. Hari ini kami akan berikan ke 171 dari 79 sekolah dengan total biaya yang kami bayarkan Rp688 juta," ucap Lutfi.
79 sekolah tersebut diketahui merupakan sekolah swasta dengan rincian 15 siswa jenjang SMA, 48 siswa jenjang SMP, 97 siswa jenjang SMK dan 11 siswa jenjang SD.
Kebanyakan, kata Lutfi, para siswa yang tertahan ijazahnya karena memiliki masalah menunggak SPP bulanan.
"Kami lakukan bantuan menebus ijazah tertahan di sekolah kita masukkan ke kategori orang yang berhutang. Ada yang namanya lunas SPP, kami bayarkan itu, lalu uang ujian, uang baju dan uang gedung, itu yang perlu dibayar. Tapi kalau misalnya uang piknik, tidak kami bayarkan," ucap Lutfi.
Lebih lanjut, Saefullah menekankan agar anak-anak di Jakarta tidak putus sekolah dengan alasan biaya. Pemprov DKI Jakarta telah membuat program untuk membantu anak didik mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang layak.
"Tolong disampaikan kepada saudara, keluarga, tetangga kiri-kanan, harusnya anak Jakarta ini tidak boleh putus sekolah, baik SMP dan SMA, apalagi SD. Karena Pemprov DKI Jakarta ini sudah mengalokasikan biaya pendidikannya 26 persen. Salah satunya, kita salurkan melalui KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itu bisa buat naik macam-macam tuh, naik Transjakarta, naik Jaklingko, ke Monas, ke Ragunan. Itu tinggal pakai kartu KJP," ucap Saefullah menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
