Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi dengan bijak dan tepat ke semua elemen masyarakat agar kesimpangsiuran dan politisasi atas undang-undang Pornografi tidak terjadi lagi. Hal itu ditegaskan anggota FPKB DPR Abdul Hamid Wahid di Gedung DPR Jakarta, Kamis, sebagai salah satu catatan fraksinya atas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU dalam rapat paripurna DPR. FPKB, ujarnya, juga melihat bahwa RUU Pornografi itu bukanlah sebuah produk regulasi yang sempurna. "Jika di kemudian hari terjadi perkembangan- perkembangan baru terkait dengan perlunya RUU ini diperbaiki atau disempurnakan, FPKB DPR RI siap menjadi fraksi terdepan untuk upaya perbaikan ini," ujarnya. Lebih lanjut Hamid Wahid mengatakan bahwa UU Pornografi ini bukan lah satu-satunya alat untuk menyelesaikan masalah pornografi. "Keluarga, orang tua, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan media massa juga menjadi ujung tombak proses penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat," ujarnya. Menurut dia, FPKB memandang RUU Pornografi itu telah banyak mengalami perubahan substantif dan cukup banyak mengakomodasi berbagai aspirasi yang masuk, baik yang pro maupun kontra. Dengan demikian, UU itu sudah selayaknya dipandang sebagai solusi bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang sesungguhnya juga sepakat bahwa pornografi adalah hal yang tidak boleh dibiarkan meraja-lela memasuki semua media komunikasi dan ruang kehidupan anak bangsa.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008