Jakarta (ANTARA News) - Kekacauan ekonomi yang terjadi saat ini akan membuat negara-negara maju akan menerapkan kebijakan proteksi ekonomi yang ketat. "Proteksionisme dilakukan tidak hanya negara-negara maju seperti AS, Jepang juga negara-negara Eropa, tapi juga di hampir semua negara termasuk China, untuk melindungi perekonomian domestik mereka," kata Pengamat Ekonomi dari INDEF, Iman Sugema, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, krisis yang terjadi saat ini tengah mengancam sektor riil. "Di negara maju seperti AS sektor riilnya telah terkena, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran karena kebangkrutan perusahaan," katanya. Sehingga menurut dia, AS akan memberlakukan perekonomian yang memandang ke dalam negeri (`Inward looking). "Untuk itu mereka akan memproteksi industri mereka terlebih dahulu, agar rakyat mereka dapat bekerja," katanya. Dampaknya menurut dia, AS akan sangat ketat terhadap barang-barang impor. "Bila mereka tidak bisa melindungi dengan pengenaan tarif, bisa saja dengan isu-isu lingkungan," katanya. Hal ini tidak hanya terjadi di AS tapi juga Eropa. Menurut dia, ekspor CPO Indonesia yang saat ini menjadi andalan bisa saja terancam dengan isu tersebut. Apalagi, bila AS memiliki industri substitusi CPO. "Mereka akan membangun industrinya dan berusaha menekan masuknya CPO kita dengan berbagai cara, misalnya dengan berkilah, CPO Indonesia tidak ramah lingkungan, kan dulunya bakar-bakar hutan," katanya. Proteksi juga bakal dilakukan negara-negara lainnya termasuk China. China akan mendorong eksornya ke negara-negara berkembang karena ekspor ke AS akan tergerus, tentu saja Indonesia bisa jadi akan banjir produk China yang murah. "Tentu saja, ini akan sangat berpengaruh bagi perekonomian kita, banjirnya barang-barang murah China bisa menjadi malapetaka bagi industri kita," katanya. Untuk itu menurut dia, pemerintah diminta lebih waspada dengan memperkuat sektor domestik. "Artinya bukan hanya menggembar-gemborkan membeli barang dalam negeri, tapi juga perlu memberi insentif produk dalam negeri, seperti misalnya diberi keringanan pajak bila membeli barang produksi dalam negeri," katanya. Pengamat Ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini sependapat, pemerintah harus memperkuat sektor domestik. "Artinya pemerintah mendorong untuk penyediaan lapangan kerja, dan mengamankan industri domestik," katanya. Ia mengungkapkan pemerintah perlu mendorong proyek-proyek yang menyediakan lapangan kerja seperti proyek infrastruktur. Selain itu, memberi insentif bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK ataupun juga mereka yang mampu menambah tenaga kerjanya. "Ini penting, untuk ekonomi domestik," katanya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008