"Apalagi kalau musim angin utara, sangat riskan bagi keselamatan nelayan setempat," kata Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Selasa.Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskandarsyah meminta pemerintah pusat dan daerah mendorong penguatan SDM nelayan serta perikanan di Natuna.
Menurut dia, nelayan Natuna perlu dibekali kapal berukuran 50 gross tonnage (GT) ke atas dan dilengkapi peralatan yang memadai seperti "fish finder" atau alat pencari ikan.
Dia menyatakan, nelayan lokal selama ini lebih banyak menggunakan kapal bermuatan ikan lima ton ke bawah, sehingga membuat mereka tak berani menangkap ikan di atas 4 mil.
"Apalagi kalau musim angin utara, sangat riskan bagi keselamatan nelayan setempat," kata Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Selasa.
Baca juga: Luhut: Nelayan Pantura segera dipindahkan ke Natuna
Iskandarsyah juga menyarankan pemerintah mengisi lebih banyak nelayan Indonesia di laut Natuna Utara untuk mempersempit ruang gerak nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah tersebut. Apalagi luas Laut Natuna Utara hingga ke Selat Karimata mencapai 3 juta km2.
Ia pun mendukung langkah pemerintah mengirim nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura) ke laut Natuna, asal turut melibatkan nelayan Kepri.
"Nelayan Kepri juga banyak yang profesional, hanya saja belum didukung peralatan yang memadai," ujarnya pula.
Anggota DPRD Kepri dua periode itu pun berharap kebijakan penenggelaman kapal asing di era Menteri Susi dilanjutkan kembali di Indonesia, khususnya Natuna.
Lebih lanjut, Iskandarsyah menyebut jika kebijakan Menteri Susi itu mampu memberi efek jera bagi nelayan asing yang menjarah potensi laut Indonesia.
Dia pun menanggapi terkait konflik Indonesia dan China di perairan Natuna. Menurutnya klaim China atas wilayah maritim Indonesia tersebut sudah terjadi sejak lama.
Baca juga: Bakamla siap lindungi nelayan di Natuna
Padahal merujuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga China tak berhak mengklaimnya.
"Maka itu, tugas kita adalah mengoptimalkan potensi laut Natuna seperti ikan dan cadangan migas di dalamnya. Kalau tak segera diambil, maka orang luar akan merampasnya," ujar Iskandarsyah.
Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
