Jadi, di tengah jalan itu ada korupsinyaJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud Md mengenang pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal yang dikirim ke wilayah perairan Natuna, malah tidak dinikmati oleh nelayan sehingga mereka hanya bisa bertahan sekitar satu pekan di sana.
"Saya pernah mengirim kapal dari Jawa Tengah ke Natuna karena di Natuna waktu itu dibatasi ukuran kapalnya yang nelayan saya, tidak punya," kata Mahfud di depan sejumlah nelayan Kampung Marunda Kepu di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu.
Para nelayan itu meminta fasilitas kemudahan untuk melaut berupa BBM terjangkau.
Mahfud menjelaskan, pengiriman kapal itu dilaksanakan sekitar tiga tahun lalu atau pada 2020, saat pemerintah ingin meningkatkan kesempatan bagi nelayan dalam negeri untuk mengambil hasil kekayaan laut Indonesia yang ada di perairan Natuna.
Baca juga: Legislator meminta kemampuan nelayan Kepulauan Seribu diperkuat
"Kalau tidak salah, ada 104 kapal pada waktu itu yang BBM-nya disubsidi, dikirim kapalnya, tapi di sana satu minggu sudah pulang," kata Mahfud.
Mahfud menduga kapal-kapal yang dikirim pada waktu itu hanya bertahan satu pekan di perairan Natuna karena BBM bersubsidi yang sudah disiapkan tidak benar-benar sampai kepada nelayan.
Penyebabnya, menurut Mahfud, adalah karena pencatatan administrasi dalam pengiriman dan pengelolaan BBM bersubsidi kepada nelayan tidak benar-benar disiapkan dengan sebaik-baiknya.
"Jadi, di tengah jalan itu ada korupsinya. Begitu dikirim, ternyata sama yang menerima itu dibeli sendiri lalu dijual ke SPBU, lalu nelayan disuruh membeli ke SPBU lagi. Sehingga harganya mahal, subsidinya tidak ada, akhirnya pulang mereka," kata Mahfud.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
