Politisi, jangan salahkan rakyat, salahkan dirimu atas kekacauan berbahaya ini.Beirut (ANTARA) - Politisi Libanon sedang menyaksikan keruntuhan ekonomi, kata pejabat senior PBB di Lebanon, Rabu, menegur elite politik yang gagal membentuk pemerintahan karena negara itu tenggelam lebih dalam menuju krisis ekonomi dan keuangan.
Lebanon terpuruk sejak pemerintah digulingkan oleh pengunduran diri Perdana Menteri Saad al-Hariri pada Oktober sebagai akibat dari protes terhadap korupsi dan pemerintahan yang buruk yang merupakan akar penyebab krisis ekonomi.
"Hari kebingungan seputar pembentukan pemerintah, di tengah-tengah protes yang semakin marak dan ekonomi yang terjun bebas," Jan Kubis, koordinator khusus Lebanon, menulis di Twitter. "Politisi, jangan salahkan rakyat, salahkan dirimu atas kekacauan berbahaya ini."
Dia juga mencatat bahwa gubernur bank sentral (BDL) Riad Salameh telah meminta kekuasaan luar biasa untuk mengelola ekonomi - sebuah rujukan yang jelas untuk permintaannya akan lebih banyak wewenang untuk mengatur kontrol yang dilaksanakan oleh bank-bank komersial.
"Libanon benar-benar unik - Gubernur BDL meminta kekuasaan luar biasa untuk setidaknya entah bagaimana mengelola ekonomi sementara mereka yang bertanggung jawab melihat keruntuhan. Luar biasa," tulis Kubis.
Baca juga: PM baru Lebanon janji segera bentuk pemerintahan
Baca juga: Tiga partai besar Lebanon sepakat mantan menkeu Safadi jadi PM
Baca juga: Bank-bank Lebanon ditutup karena staf mogok kerja
Berusaha untuk menghindari pelarian modal, bank-bank komersial Lebanon telah membatasi akses penabung ke deposito mereka dan memblokir sebagian besar transfer ke luar negeri selama lebih dari dua bulan.
Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di luar bank sentral pada Selasa malam dalam konfrontasi dengan puluhan orang yang melempari mereka dengan batu dan kembang api.
Bagian depan beberapa bank umum dan ATM dirusak di dekat bank sentral.
Hariri mengatakan pada Selasa bahwa Lebanon harus bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, tetapi itu harus diawasi oleh pemerintah baru dan bukan kabinet sementara.
Kelompok yang didukung Iran, Hizbullah dan sekutu politiknya bulan lalu mencalonkan Hassan Diab, seorang mantan menteri yang kurang dikenal, untuk membentuk pemerintah baru setelah upaya untuk menempa kesepakatan dengan Hariri gagal. Tetapi upaya untuk membentuk kabinet telah macet dan justru memperdalam konflik.
Baca juga: PM Lebanon mundur di tengah aksi protes
Baca juga: Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon komentari pengunduran diri PM
Penerjemah: Atman Ahdiat
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
