Jakarta,  (ANTARA News) - Fraksi PDIP menilai pemerintah tidak jujur dalam mengeluarkan kebijakannya menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena masih ada selisih harga yang harus ditanggung rakyat.

Kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Senin, Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengatakan apabila penurunan itu dihitung berdasarkan tingkat harga BBM dunia yang sebesar 43 dolar AS/barel, maka seharusnya harga premium di dalam negeri Rp3750/liter.

"Dengan harga (premium) yang Rp5000/liter itu, kemana sisa uang yang telah dikeluarkan rakyat itu mengalir," katanya.

Jika selisih harga keekonomian sebesar Rp3750/liter dengan harga yang telah BBM yang dipatok sebesar Rp5000/liter itu dikalikan dengan tingkat konsumsi berdasarkan data Pertamina sejumlah 58 juta liter, maka masih ada uang rakyat di kantong pemerintah senilai lebih dari Rp70 miliar.

Di tempat yang sama, politisi PDIP lainnya yang juga Wakil Ketua Panitia Angket BBM Bambang Wuryanto mengatakan bahwa angka keekonomian sebesar Rp3750 itu belum termasuk pula subsidi yang dikucurkan pemerintah, karena apabila ada subsidi yang masuk, maka harga BBM itu bisa mencapai Rp2500/liter.

"Kalau harga BBM itu dipatok Rp4000/liter, mungkin masih bisa diterima. Tetapi kalau penurunan itu hanya Rp5000/liter, artinya memang pemerintah tidak jujur," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penurunan harga yang dicicil sebesar Rp500/liter hinga dua kali itu lebih pada upaya untuk mendapatkan insentif politik bagi pemerintah semata.

"Kalaupun nanti pada saat pemilu, pemerintah mungkin saja menurunkan harga BBM kembali pada kisaran Rp2500/liter, kita juga senang-senang saja karena rakyat merasa senang. Tapi persoalannya mengapa pemerintah tidak sejujurnya menyampaikan data kepada rakyat. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008