Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD akan berkunjung Ke Natuna, Kepulauan Riau, untuk menghadiri istighosah dan doa bersama dengan warga Natuna.

Pada sisi lain, dia mengakui ada persoalan komunikasi dengan warga Kepulauan Natuna tentang penetapan RS Terpadu Tingkat III TNI AU di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sajad, sebagai lokasi karantina 238 WNI dari Wuhan dan belasan personel pengawak sipil-militer dalam misi pemulangan WNI itu. 

Sebagian warga Natuna sempat berdemonstrasi menolak kehadiran ratusan warga Indonesia yang dipulangkan dari China di sana, namun akhirnya hal itu bisa redam setelah sejumlah upaya komunikasi dan pendekatan dilakukan secara formal dan informal. 

Baca juga: Evakuasi WNI dari Wuhan, Mahfud akui keterlambatan informasi ke Natuna

"Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan acara lain yang yang tidak bisa diganti, saya tanggal 6 Februari 2020 bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri Istighosah doa bersama. Cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pemerintah jamin evakuasi WNI dari Wuhan tak bahayakan warga Natuna

Ia mengatakan hal itu usai menerima kunjungan dari Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Menteri Kesehatan, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) dr Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, dan anggota DPRD Natuna.

Selain itu Mahfud mengatakan, pemerintah berencana akan membuka posko-posko yang lebih alamiah dan manusiawi.

Ia mengatakan posko-posko semacam itu merupakan usul dari masyarakat Natuna setelah Natuna dijadikan tempat karantina bagi 283 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, karena virus corona.

Baca juga: Evakuasi WNI dari Wuhan, Mahfud akui keterlambatan informasi ke Natuna

"Maksudnya begini tidak menakutkan lah. Bukan tidak manusiawi dalam arti kejam, tapi misalnya posko-posko di mana orang bekerja seperti biasa tidak seperti memakai masker atau apa gitu yang diusulkan tadi oleh teman-teman dari Natuna," kata dia.

Ia pun mengakui ada keterlambatan informasi kepada warga Natuna terkait pemilihan lokasi WNI dari Wuhan, sehingga muncul penolakan dari warga sekitar.

Baca juga: Daniel Johan dukung penghentian sementara impor dari China

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat lampu hijau untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Mahfud.

Ia menambahkan, Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu secara cepat.

Baca juga: 34 terduga Virus Corona sampai detik ini negatif, kata Menkes
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020