Dengan mengisi celah fiskal itu, pembangunan infrastruktur, terutama di daerah, bisa diakselarasi melalui bantuan atau pinjaman dari PT SMI iniJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menginginkan agar akses infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan serta jalan nasional ke kawasan pedesaan.
Neng Eem dalam rilis di Jakarta, Jumat, menyoroti masih adanya kesenjangan antara infrastruktur nasional dengan pusat ekonomi berbasis kerakyatan yang ada di pedesaan.
Padahal, ujar dia, indikator pembangunan infrastruktur yang efektif adalah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat, namun hal ini dinilai belum dirasakan sepenuhnya.
Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menginginkan Presiden Joko Widodo juga berfokus kepada pembangunan SDM di basis kerakyatan yaitu di kawasan pedesaan.
Ia menginginkan agar gencarnya pembangunan berbagai infrastruktur jalan jangan hanya menjadi simbol prestisius tetapi nyata berdampak meningkatkan perekonomian warga.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi gencarnya pembiayaan yang dilakukan oleh BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam rangka mengisi celah fiskal di berbagai daerah.
"Dengan mengisi celah fiskal itu, pembangunan infrastruktur, terutama di daerah, bisa diakselarasi melalui bantuan atau pinjaman dari PT SMI ini," kata Amir Uskara.
Amir bersama-sama dengan Komisi XI DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) antara lain ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (23/1), guna melihat beberapa proyek infrastruktur yang difasilitasi melalui pembiayaan dari PT SMI, antara lain pinjaman senilai Rp80 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, Padang.
Dari kunjungan tersebut, ujar dia, Komisi XI DPR RI mendapatkan gambaran, pemerintah daerah sangat terbantu di tengah-tengah keterbatasan anggaran untuk membangun daerah.
"Seandainya tidak ada skema pembiayaan dari PT SMI, mungkin (RSUD Dr. Rasidin) belum bisa seperti ini. Paling-paling dia akan memakai dana-dana yang multi years (tahun berjangka). Tentu tidak semudah mendapatkan dari PT SMI," ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga mengemukakan, suku bunga yang diberikan perusahaan BUMN ini relatif ringan dan terjangkau oleh debitur.
Ia mendorong pula agar PT SMI mengembangkan skema pembiayaan agar tidak hanya berkutat pada insfrastruktur jalan dan rumah sakit saja.
Namun, lanjutnya, pembiayaan yang difasilitasi PT SMI diharapkan bisa menyasar kepada PDAM, pasar, serta insfrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat daerah.
Meskipun yang diberikan PT SMI kepada debitur sifatnya pinjaman, Amir Uskara meyakini tidak akan ada pemerintah daerah atau institusi yang menunggak bayar.
"Jadi saya kira sepanjang komitmen antara Pemda bersama DPRD-nya itu bagus, semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita," ucapnya.
Baca juga: Kementerian PUPR ingin tingkatkan akses infrastruktur bagi disabilitas
Baca juga: Jokowi: Infrastruktur akses internet akan semakin kuat
Baca juga: Pemerintah janji bangun akses hubungkan wilayah perbatasan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
