Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis, Hasto menjelaskan partainya telah membentuk dua tim untuk menelusuri indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan melalui modus manipulasi DPT tersebut, yakni tim verifikasi lapangan dan tim lainnya mengecek melalui suatu soft ware.
"Hasilnya kami menemukan adanya lima modus kecurangan itu, yakni pertama adanya satu nama yang sama dengan nomor induk kependudukan (NIK) berbeda. Kedua, nama beda tapi NIK sama," ujarnya.
Untuk nama yang berbeda dengan NIK sama, ia mencontohkan, kebetulan pula menimpa salah satu fungsionaris PDIP tingkat kabupaten di Jatim, Hadi Sasmito.
Modus berikutnya, ujar politisi PDIP itu, manipulasi dilakukan dengan memodifikasi NIK yang seharusnya hanya berupa kombinasi angka-angka tetapi dibuat sedemikian rupa dengan menyisipkan huruf-huruf.
Upaya kecurangan berikutnya yang juga ditemui tim PDIP itu adalah nama pemilih maupun NIK-nya sama, tetapi TPS berbeda-beda serta modus mengkombinasikan nama-nama pemilih fiktif.
"Kecurangan ini jelas mencederai demokrasi dan kami menduga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan mengakses data di KPU," ujarnya.
Karena itu, Hasto mengajak partai-partai politik lainnya untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT di daerah pemilihan masing-masing agar kecurangan-kecurangan seperti itu bisa segera dihindari.
Dia mengungkapkan, apabila terdapat 10 nama saja yang dimanipulasi dari DPT-DPT disetiap TPS diseluruh Indonesia, artinya akan ada jutaan suara tidak sah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk keuntungan mereka.
Lebih lanjut Hasto mengatakan pihaknya mensinyalir adanya upaya menutup-nutupi manipulasi data DPT tersebut dengan isu kelambatan logistik pemilu dan ketidakberesan kerja KPU lainnya.
Sementara itu ditempat yang sama anggota FPG DPR Nusron Wahid mengungkapkan, apabila dijumpai adanya manipulasi dalam DPT tersebut, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan verifikasi terhadap DPT itu.
"Yang bertanggung jawab adalah yang melakukan verifikasi DPT," ujarnya seraya menambahkan bahwa fenomena itu semakin menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
