PKS nilai paripurna wagub dipaksakan walau tidak sesuai tatib

PKS nilai paripurna wagub dipaksakan walau tidak sesuai tatib

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria (kiri) dan Cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis (kanan) menjadi pembicara dalam acara "Ngobrol Bareng Cawagub DKI" di Jakarta, Jumat (6/3/2020). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen
Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno yang rencananya digelar Senin (6/4) terlalu dipaksakan walau tidak sesuai tata tertib paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, mencontohkan adanya ketidaksesuaian dengan tata tertib adalah mengenai pemilihan Wagub DKI yang akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi oleh 54 anggota DPRD DKI kemudian diikuti gelombang berikutnya untuk memberikan suara.

"Iya jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan disetting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan Tatib. Ini cenderung mengada-ada," kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Arifin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anggota panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Achmad Yani, terkait protes Fraksi PKS DPRD DKI atas mekanisme pemilihan Wagub DKI tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Panlih, Pak Achmad Yani, jadi kita harusnya protes karena itu tidak sesuai dengan Tatib. Jadi paripurna itu harus menggunakan mekanismenya sesuai dengan Tatib," katanya.

Jikapun alasannya untuk menghindari agar tidak banyak pengumpulan orang di paripurna, menurut Arifin agak rancu, pasalnya paripurna itu sendiri berpotensi terjadinya pengumpulan orang, karena seharusnya dihadiri secara fisik.

"Yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen. Itu aja udah banyak pengumpulan orang," ucap Arifin.

Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bekerjasama dalam mencegah penyebaran Virus Corona COVID-19 tidak semakin meluas jauh, mengingat Jakarta saat ini sudah menjadi Epicentrum Corona.

"Karena pemilihan Wagub DKI sekarang ini bukan sesuatu yang emergency. Yang emergency itu kita berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama dengan Pemprov DKI bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 ini," ucapnya.

Baca juga: Permenkes PSBB terbit, DPRD DKI tetap paripurna Pilwagub tertutup

Baca juga: Waka DPRD minta eksekutif-legislatif kompak beri contoh hadapi Corona

Baca juga: Dua Cawagub DKI sambut positif penundaan paripurna pemilihan wagub


Sebelumnya dikabarkan DPRD DKI Jakarta akan tetap melaksanakan rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di tengah pandemi Virus Corona COVID-19 pada Senin (6/4).

Paripurna tersebut untuk memilih dan menetapkan satu dari dua nama yakni Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra menjadi dua calon yang akan memperebutkan kursi nomor dua di DKI Jakarta.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah, menyatakan pemilihan Wagub DKI tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi oleh 54 anggota DPRD DKI.

"Setelah mereka selesai memilih, tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub. Panlih tak mengubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu, atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD DKI," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gerindra dan PKS yakin kadernya terpilih sebagai wagub DKI

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar