"Hal ini penting karena pemerintah daerah sampai saat ini merasa kebingungan untuk bertindak," kata Bambang melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan kebingungan pemerintah daerah tersebut terlihat dari kebijakan memblokir pintu masuk di wilayahnya untuk melakukan karantina terbatas sebagai upaya memastikan kesehatan masyarakat dan keselamatan warga.
Menurut Bambang, perlu ada peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daaerah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
Peraturan tersebut menegaskan bahwa apabila daerah ingin memberlakukan karantina wilayah harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Namun, pemerintah pusat semestinya tidak memberikan beban dan tanggung jawab terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepada pemerintah daerah," tuturnya.
Bambang mengatakan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah harus lebih cepat dan masif agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menerima dengan cepat, jelas, dan pasti.
Baca juga: DPD minta pemerintah tegas larang masyarakat mudik Lebaran
Baca juga: DPD ingatkan PHK dampak COVID-19 harus sesuai UU Ketenagakerjaan
Baca juga: DPD minta pemerintah tegas dan terbuka soal penanganan COVID-19
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2020
