"Meski situasi politik di dalam negeri tegang, Georgia telah berhasil memenuhi kewajibannya dalam kerangka kemitraan dengan NATO," kata Deputi Perdana Menteri Giorgi Baramidze dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Latihan perang Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu diadakan di tengah ketidakpastian politik di Georgia ketika para pendukung oposisi melakukan protes selama beberapa pekan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Mikheil Saakashvili.
Para penentang dalam negeri Saakashvili menuduhnya salah dalam menangani perang Georgia tahun lalu dengan Rusia dan menganggapnya semakin otokratis sejak ia berkuasa setelah Revolusi Mawar damai pada 2003.
Bentrokan-bentrokan kecil meletus antara polisi dan pemrotes, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai timbulnya kerusuhan yang lebih luas.
Sehari sebelum latihan itu dimulai, Georgia juga mengatakan, mereka telah mengatasi secara damai pemberontakan di sebuah pangkalan militer di luar Tbilisi yang bertujuan mengacaukan latihan itu. Georgia sebelumnya menuduh Rusia mendukung kudeta bersenjata, namun Moskow menyebut tuduhan itu sebagai "gila".
Latihan perang selama sebulan itu, yang melibatkan sekitar 1.100 prajurit dari 10 negara anggota NATO dan enam negara mitra aliansi tersebut, bertujuan meningkatkan upaya negara-negara itu beroperasi secara bersama-sama dalam menangani situasi krisis dengan sebuah mandat PBB.
Latihan NATO itu juga telah menyulut kemarahan Rusia, yang tahun lalu terlibat dalam perang singkat dengan Georgia menyangkut wilayah separatis Ossetia Selatan, Moskow juga mengecam ambisi Georgia menjadi anggota NATO.
Pasukan Rusia memasuki Georgia untuk mematahkan upaya militer Georgia menguasai lagi Ossetia Selatan pada 7-8 Agustus. Perang lima hari pada Agustus itu meletus ketika Tbilisi berusaha memulihkan kekuasannya dengan kekuatan militer di kawasan Ossetia Selatan yang memisahkan diri dari Georgia pada 1992, setelah runtuhnya Uni Sovyet.
Georgia dan Rusia tetap berselisih setelah perang singkat antara mereka pada tahun lalu itu.
Selain Ossetia Selatan, Abkhazia juga memisahkan diri dari Georgia pada awal 1990-an. Kedua wilayah separatis itu bergantung hampir sepenuhnya pada Rusia atas bantuan finansial, militer dan diplomatik.
Georgia tetap mengklaim kedaulatan atas kedua wilayah tersebut dan mendapat dukungan dari Barat
Ossetia Selatan pada 11 Maret menyatakan akan mengizinkan pasukan Rusia menggunakan wilayah tersebut untuk pangkalan militer selama 99 tahun.
Pemimpin Abkhazia Sergei Bagapsh juga mengatakan sebelumnya pada Maret, provinsi itu akan segera menandatangani sebuah perjanjian yang mengizinkan Rusia membangun sebuah pangkalan di wilayah separatis lain Georgia itu untuk kurun waktu 49 tahun.
Rencana Rusia untuk tetap menempatkan ribuan prajurit di Abkhazia dan Ossetia Selatan telah membuat marah Tbilisi dan sekutu-sekutu Barat-nya, yang mengatakan bahwa hal itu melanggar gencatan senjata yang mengakhiri perang.
Pengakuan Moskow atas kemerdekaan kedua wilayah itu menyulut kecaman dari Georgia dan banyak negara Barat.
Rusia meresmikan pengakuannya atas kemerdekaan kedua wilayah Georgia yang memisahkan diri itu, Ossetia Selatan dan Abkhazia, pada 16 Januari ketika Presiden Dmitry Medvedev menerima duta-duta besar pertama mereka yang bersanding sejajar dengan para duta besar dari negara anggota NATO.
Nikaragua memberikan "pengakuan penuh" kepada republik-republik Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai "anggota baru komunitas negara merdeka dunia".(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
