"Kami menyajikan suasana condotel yang berbeda, dengan harapan mampu memberikan pilihan baru yang mampu merebut minat pasar investasi dan nantinya menarik bagi tamu yang memerlukan sarana akomodasi," kata Razie Abdullah, direksi PT Dwamitra Property and Services di Canggu, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Ia mengungkapkan hal itu di sela-sela peluncuran Condotel Taum Seminyak, yang dibangun PT Dwamitra di atas lahan seluas 7.000 meter persegi di daerah Lebaksari, Seminyak, Kabupaten Badung.
Walaupun bangunannya dirancang empat lantai terdiri 90 unit kamar, namun bercorak tradisional, ruangan model tinggi dan di berbagai sudut dibuat terbuka dengan deretan taman guna menciptakan suasana indah serta sejuk.
Dengan membangun condotel yang berbeda dari model sarana akomodasi yang sudah bertebaran di Bali, Razie Abdullah berharap seluruh unit bisa segera laku dan nantinya mampu memenuhi keinginan serta kebutuhan tamu.
Mengenai nilai investasi pembangunan condotel tersebut, setiap unitnya kini memerlukan biaya rata-rata sekitar Rp1,5 miliar, dan pembangunannya ditargetkan rampung serta mulai dioperasikan untuk tamu umum pada 2010.
Sedangkan penjualan masing-masing unit condotel, katanya, dihitung Rp23 juta per meter persegi, sehingga untuk unit terkecil 45 meter persegi harganya lebih dari Rp1 miliar dan yang terbesar 200 meter persegi mencapai Rp4,6 miliar.
"Melihat perkembangan saat ini yang sudah terjual 20 persen, kami optimistis condotel dengan nuansa kampung ini seluruhnya segera terjual. Peminat dari Jakarta cukup banyak," kata Razie Abdullah.
Hal itu juga didasarkan pengalaman menangani beberapa proyek sebelumnya, yakni Apartemen Nirvana, Apartemen Senopati Suites, Villa Biu Biu Jimbaran, Villa Paya Paya (bersama grup Asiana) dan beberapa proyek perumahan kelas atas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Pembangunan condotel tersebut ditangani arsitek Andra Matin, yang menghadirkan nuansa bersahabat dan unik, tetapi tidak meninggalkan kebutuhan privasi dengan kombinasi konsep ruang modern. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
ARTICLE 9
Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry
1. The fundamental rights of salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities, should be guaranteed under the supervision of the national and local administrations, both of their States of origin and of the host countries with particular care, given the specific constraints linked in particular to the seasonality of their activity, the global dimension of their industry and the flexibility often required of them by the nature of their work;
2. Salaried and self-employed workers in the tourism industry and related activities have the right and the duty to acquire appropriate initial and continuous training; they should be given adequate social protection; job insecurity should be limited so far as possible; and a specific status, with particular regard to their social welfare, should be offered to seasonal workers in the sector;
3. Any natural or legal person, provided he, she or it has the necessary abilities and skills, should be entitled to develop a professional activity in the field of tourism under existing national laws; entrepreneurs and investors - especially in the area of small and medium-sized enterprises - should be entitled to free access to the tourism sector with a minimum of legal or administrative restrictions;
4. Exchanges of experience offered to executives and workers, whether salaried or not, from different countries, contributes to foster the development of the world tourism industry; these movements should be facilitated so far as possible in compliance with the applicable national laws and international conventions;
5. As an irreplaceable factor of solidarity in the development and dynamic growth of international exchanges, multinational enterprises of the tourism industry should not exploit the dominant positions they sometimes occupy; they should avoid becoming the vehicles of cultural and social models artificially imposed on the host communities; in exchange for their freedom to invest and trade which should be fully recognized, they should involve themselves in local development, avoiding, by the excessive repatriation of their profits or their induced imports, a reduction of their contribution to the economies in which they are established;
6. Partnership and the establishment of balanced relations between enterprises of generating and receiving countries contribute to the sustainable development of tourism and an equitable distribution of the benefits of its growth;