... Sebaliknya, harus ditambah dalam kondisi saat ini...Padang, (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Hermanto, menyarankan Presiden Jokowi tidak memotong anggaran kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan dengan alasan penanganan Covid-19 karena ketersediaan pangan merupakan hal penting.
"Sejatinya anggaran kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan tidak dipotong. Sebaliknya, harus ditambah dalam kondisi saat ini," kata dia di Padang, Rabu.
Menurut dia kementerian yang terkait pangan perlu mendapatkan sokongan anggaran yang besar mengingat urgensinya sebagai tulang punggung pengadaan pangan nasional.
Baca juga: LSM berharap pandemi COVID-19 momentum perkuat kedaulatan pangan
"Ketersediaan pangan merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menguatkan imunitas tubuh yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19," kata dia.
Ia melihat saat ini, APBN merupakan faktor dominan penggerak berbagai sektor pembangunan ekonomi, termasuk sektor pangan.
Pemotongan anggaran kementerian yang bermitra dengan Komisi Pangan DPR dapat melemahkan pembangunan sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada berkurangnya produktivitas ketersediaan pangan, katanya.
Baca juga: Mentan upayakan ketersediaan 11 komoditas pangan selama COVID-19
Ia mengkhawatirkan berkurangnya ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19 merupakan indikator awal krisis pangan.
Pada isi lain saat ini petani dan nelayan tidak bisa optimal bekerja karena diterapkannya PSBB serta kondisi iklim yang saat ini tengah memasuki pancaroba.
"Selain itu konsumsi pangan tidak dapat dikurangi bahkan yang terjadi sebaliknya cenderung meningkat, jangan sampai Indonesia mengalami krisis pangan," ujarnya.
Baca juga: Ketahanan pangan rumah tangga di tengah badai Corona
Ia menambahkan berkurangnya anggaran untuk sektor pangan dapat melemahkan motivasi petani dalam bekerja dan akan menurunkan ketersediaan pangan.
"Stok pangan akan lebih cepat habis dari waktu yang semestinya karena pasokan berkurang dan konsumsi bertambah. Selanjutnya akan terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan inflasi. Bila hal ini berlanjut maka akan memicu kelaparan dan konflik sosial," ujarnya.
Baca juga: Lantamal VI perluas pembukaan lahan perkebunan antisipasi COVID-19
"Apalagi biaya untuk memulihkan situasi akibat konflik sosial akan jauh lebih besar dibandingkan potongan anggaran yang diambil," lanjutnya
Untuk mengantisipasi hal itu ia berharap presiden meninjau ulang terhadap anggaran sektor pangan yang dipotong dan memperbaiki postur anggaran sektor pangan dengan memberikan ruang hak budget DPR untuk dibahas secara konstitusional dan lebih berhati-hati terhadap pembangunan pangan.
Baca juga: Legislator: BUMN bidang pangan diharapkan terus antisipatif
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
