Bupati Bogor borong 18.000 ton beras Bulog untuk bansos

Bupati Bogor borong 18.000 ton beras Bulog untuk bansos

Bupati Bogor saat meninjau Gudang Bulog di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). (ANTARA/Humas Pemkab Bogor)

Distribusi ke kampung-kampung menggunakan truk milik TNI/ Polri
Dramaga, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor, Ade Yasin memborong beras Bulog sebanyak 18.000 ton untuk dibagikan sebagai bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak pandemi virus corona (COVID-19) di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

"Kita cek kesiapan beras Bulog, karena kita pesan dari Bulog, lembaga pemerintah yang kita percaya memberi pelayanan ke masyarakat," ujarnya usai meninjau Gudang Bulog di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4).

Menurutnya, 18.000 ton beras itu guna keperluan selama tiga bulan. Setiap bulannya sebanyak 6.000 ton dibagikan kepada 200.000 keluarga, dengan jatah masing-masing 30 kilogram beras.

Baca juga: Sehari, empat PDP Kabupaten Bogor dilaporkan meninggal dunia

Baca juga: Satu keluarga di Cileungsi Bogor positif COVID-19

Baca juga: Lima kepala daerah Bodebek kembali usulkan pemberhentian KRL


Ia menyebutkan bahwa pembelian beras seharga Rp10.543 itu bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Bogor pascapergeseran mata anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 demi penanganan COVID-19.

Ade Yasin mengaku sengaja membagikan bansos ke masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk beras, berbeda dengan bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat yang dalam bentuk uang tunai.

"Kita tak berikan uang tunai karena yang masyarakat butuhkan ialah pangan atau beras jadi dikirim satu bulan 6.000 ton dikali 3 bulan," kata perempuan yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ia menjanjikan untuk mendistribusikan beras tersebut mulai esok hari. Hari pertama, beras akan didistribusikan ke lima kecamatan dengan pengawalan petugas gabungan dari TNI-Polri.

"Distribusinya dijemput truk milik TNI-Polri untuk dikirim ke kampung-kampung, nanti dari desa diatur lagi," tuturnya.

 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar