Hal itu dikemukakan Dirjen Pengelolaan Hutang Depkeu Rahmat Waluyanto kepada ANTARA di Tokyo, Senin malam, usai jamuan makan malam di Wisma Duta, kediaman resmi Dubes RI untuk Jepang.
"Belum, belum ada perkembangan," kata Rahmat Waluyo setengah berbisik mengomentari pertanyaan wartawan.
Pemerintah Indonesia dan Jepang April lalu menandatangani penerbitan "Samurai Bond", yaitu obligasi yang diterbitkan di luar Jepang, namun dipasarkan di pasar modal Jepang atau yang dikenal dengan Shibozai, sebesar 1,5 miliar dolar AS dalam bentuk mata uang yen.
Menyinggung soal kemungkinan kendala yang dihadapi, Rahmat menolak untuk berkomentar. Ia juga terlihat enggan untuk berlama-lama dengan wartawan.
Rahmat Waluyanto bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A. Sarwono berada di Jepang untuk menggantikan peran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang batal datang ke Jepang.
Selama di Tokyo, Rahmat sulit ditemui sejumlah wartawan dari Jakarta yang juga ikut ke Jepang untuk meliput kegiatan delegasi Indonesia itu. Pada acara jamuan makan malam, Rahmat bahkan rela tidak menampakkan batang hidungnya, sehinggga mmebuat wartawan dari Jakarta sibuk menanyakan keberadaan Dirjen tersebut.
Jepang menunjuk JBIC sebagai bank penjamin penerbitan "Samurai Bond" yang merupakan upaya untuk memperkuat hubungan ekspor-impor kedua negara di tengah perlambatan ekonomi dunia. Penerbitan obligasi ini masih memerlukan persiapan, terutama proyek-proyek yang akan ditawarkan sebagai jaminan.
Jepang merupakan salah satu kreditor utama Indonesia selain Asian Development Bank (ADB) dan World Bank, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan energi.
Hingga 2008, posisi utang Indonesia terhadap Jepang mencapai 29,61 miliar dollar AS, sedangkan untuk 2009 secara nominal (termasuk outstanding multilateral) mencapai 27,33 miliar dollar AS atau 43,2 persen dari total utang luar negeri.
Sebelumnya, JBIC dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) menandatangani bantuan pembiayaan perdagangan sebesar 100 juta dolar As dari komitmen 500 juta dolar yang disepakati.
Indonesia memperoleh komitmen bantuan dari PM Jepang Taro Aso mencapai total 14,5 miliar dolar AS.
Total bantuan Jepang itu terdiri atas bilateral swap facility dalam rangka Chiangmai Initiative senilai 12 miliar dolar AS, dukungan dana siaga kepada APBN dalam bentuk obligasi "Samurai Bond" yang bisa diterbitkan pemerintah RI di Jepang senilai 1,5 miliar dolar AS.
Pinjaman reguler untuk 2009 senilai 500 juta dolar AS, serta bantuan pembiayaan perdagangan senilai 500 juta dolar AS.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
