Peresmian klinik itu dilakukan Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan disaksikan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr Supriyantoro, Sp.P, MARS yang disertai pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekaligus membuka Pertemuan Optimalisasi Pelayanan KB Rumah Sakit BPMPKB yang diikuti direktur RS di Jakarta.
Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam sambutannya menyatakan terimakasih dan penghargaan kepada TNI khususnya RSPAD atas dukungannya terhadap program KB Nasional yang ditandai pembentukan Klinik KB Hesti Kencana sebagai pusat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
"Peresmian klinik ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari kesepahaman (MoU) antara BKKBN dan TNI yang telah ditandatangani saat Rakernas BKKBN 12 Februari 2009," katanya.
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 bahwa kesertaan ber-KB (CPR) mencapai 61,4 persen ari pasangan usia subur (PUS) atau naik 0,9 persen dibanding CPR 2003, jumlah anak yang dimiliki rata-rata wanita (TFR) selama 2002-2007 stagnan pada angka 2,6 serta angka unmet (kebutuhan alkon) naik jadi 9,1 persen atau pada 2003 hanya 8,6 persen.
Sedangkan, pelayanan KB melalui RS pemerintah hanya 4,9 persen pada 2007 atau turun 1,3 persen dibading pada 2003, dan pelayanan KB memalui RS swasta hanya 2,2 persen atau turun 1,2 persen dibanding 2003.
Kendati demikian, kata Sugiri, jika dilihat dari tempat mendapatkan pelayanan KB secara umum hanya 7,1 persen yang dilayani RS (RS pemerintah 4,9 persen dan RS swasta 2,2 persen SDKI 2007), angka tersebut termasuk KB pascapersalinan dan pascakeguguran.
"Rendahnya pelayanan KB di RS disebabkan terbatasnya tenaga yang kompeten dalam pelayanan KB, biaya untuk kontrasepsi mantap yang disediakan pemerintah melalui BKKBN lebih rendah dari pada Perda yang berlaku di RS, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan yang belum optimal," katanya.
Sugiri mengharapkan, pembentukan klinik pelayanan KB di RSPAD, dapat menyediakan dan memberikan pelayanan serta konseling KB, sehingga setiap ibu pascapersalinan dan pascakeguguran sudah menggunakan salah satu metode kontrasepsi sebelum pulang dari RS, serta untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di RS.
Selain itu, pembentukan klinik KB itu juga untuk menerapkan proses "informed choise" dan pengisian lembar "informed consent" dalam melayani klien, serta memiliki standar kompetisi dalam meberikan pelayanan KB.
Sugiri menambahkan, sasaran program kerjasama tersebut yaitu semua RS khususnya RS jajaran TNI dapat mengembangkan klinik KB di masing-masing RS, serta bagi para ibu pascapersalinan dan pascakeguguran dapat langsung menjadi akseptor KB sebelum pulang dari RS.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
