Ganjar ajak masyarakat "Jogo Tonggo" melawan COVID-19

Ganjar ajak masyarakat "Jogo Tonggo" melawan COVID-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti rapat terbatas dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo melalui konferensi video. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jawa Tengah)

Potensi yang kita punya ini adalah kekuatan yang harus bisa kita optimalkan dalam melawan dampak pandemi COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan "Jogo Tonggo" atau menjaga tetangga secara bersama-sama dengan mengedepankan kearifan lokal dalam menghadapi pandemi COVID-19.

"Di Jawa Tengah kami melahirkan gerakan 'Jogo Tonggo', gerakan saling menjaga antartetangga. Jaga kesehatan tetangga dengan tidak keluar rumah, dengan mengenakan masker, dengan menjaga jarak, jaga perekonomian tetangga dengan membeli produk-produk mereka, kita jaga perekonomian tetangga dengan saling berbagi, bahkan barter," katanya dalam rekaman video yang ditayangkan saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan sesama warga di Jawa Tengah saling berbagi sumber pangan dari hasil panen masing-masing yang terus diputar agar perekonomian masyarakat terus berjalan.

"Dengan saling menjaga, tetangga kita tetap selamat, bisa makan, bisa merasa aman dan tentu saja nyaman," kata dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran Rp2,09 triliun untuk penanganan pandemi virus corona tipe baru.

Namun, kata dia, sebesar apapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tidak akan pernah cukup untuk melawan COVID-19.

Baca juga: Ganjar Pranowo siapkan Satgas "Jogo Tonggo" antisipasi warga kelaparan

Semua pihak, katanya, harus bekerja sama mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pemprov Jawa Tengah mengerahkan sumber daya manusia yang sudah tersedia sebelumnya untuk penanganan COVID-19.

"Satgas Jogo Tonggo ini bukan organisasi yang dimulai dari nol, bukan. Melainkan mengonsolidasikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan yang sudah ada di kelompok sosial," kata dia.

SDM yang dikerahkan tersebut, yaitu 1,3 juta lebih kader PKK, 500 ribu lebih Dasa Wisma, 230 ribu lebih satlinmas, 228 ribu kader posyandu, 55 ribu kelompok tani, 39 ribu kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibentuk dari Pemprov Jawa Tengah, 7.527 bidan desa, 3.370 pendamping desa, 8.229 gapoktan, 1.123 tagana, 5.413 penyuluh swadaya, 540 tenaga kesejahteraan sosial di level kecamatan untuk pendataan, relawan desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan para ulama, serta tokoh agama.

"Potensi yang kita punya ini adalah kekuatan yang harus bisa kita optimalkan dalam melawan dampak pandemi COVID-19," kata Ganjar.

Baca juga: Tidak terapkan PSBB, Gubernur Bali ungkap upaya tangani COVID-19
Baca juga: Sejumlah daerah non-PSBB mampu tahan laju COVID-19

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Satgas jelaskan alasan masyarakat enggan tes COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar