Bappenas genjot pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dengan pemda

Bappenas genjot pemulihan ekonomi dampak COVID-19 dengan pemda

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam temu virtual konsultasi triwulanan dengan Bappeda seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA/Dewa Wiguna

Pemulihan ekonomi meliputi sektor industri, pariwisata, dan juga investasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggenjot pemulihan ekonomi, sesuai rencana kerja pemerintah pada 2021 sebagai dampak wabah COVID-19, bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Pemulihan ekonomi meliputi sektor industri, pariwisata, dan juga investasi, terutama pengurangan jam kerja yang perlu dievaluasi untuk dikembalikan seperti semula," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam temu virtual konsultasi triwulanan di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ini jurus Bappenas pulihkan ekonomi pascapandemi

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memproyeksi total dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah COVID-19 mencapai Rp641,17 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial, subsidi bunga hingga insentif bagi UMKM.

Untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan sebesar Rp15,1 triliun terdiri atas cadangan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun.

Selain pemulihan ekonomi, temu konsultasi juga membahas mitigasi COVID-19 dan isu kesehatan termasuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, reformasi kesehatan menjadi perhatian termasuk fokus reformasi perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan juga reformasi terkait ketahanan pangan.

"Presiden meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk mendesain ulang Sistem Kesehatan Nasional, oleh karena itu kami juga berharap hal yang sama dilakukan oleh daerah karena pada akhirnya, ujung sistem kesehatan nasional ada di daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi mengatakan pemanfaatan DAK kesehatan akan dioptimalkan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional.

"Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi, kegawatdaruratan kesehatan masyarakat yang juga menjadi concern dunia, serta recovery dan penyelesaian masalah kesehatan," ujar Subandi.

Baca juga: Bappenas sebut anggaran pemulihan ekonomi naik Rp56,5 triliun
Baca juga: Bappenas prediksikan ekonomi RI tumbuh satu persen pada 2020

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kepala Bappenas sebut penerapan tatanan kehidupan baru tidaklah rumit

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar