Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas kalangan aktivis 98, diantaranya antara Oky Satrio (Famred), Sayed Rizaldi (Barisan Suara Muda Indonesia/Basmi), Rachman Toha (Mantan Ketua KAMMI) dengan wartawan di Jakarta, Selasa.
Para aktivis demokrasi itu berpendapat, pasangan SBY-Boediono tidak boleh menganggap enteng situasi 2009 hingga 2014 karena dunia belum pulih dari peperangan perdagangan dan tampaknya akan ada imperium global yang ambruk sehingga krisis perekonomian masih harus terus diantisipasi.
Di saat yang sama, berbagai bencana alam masih terus melanda di Indonesia, seperti gempa besar di Jabar dan Padang serta ancaman kebakaran hutan yang rutin terjadi di beberapa daerah membutuhkan konsentrasi penuh pemerintahan untuk penanganannya.
Menurut Rachman Toha, bencana alam yang terjadi bertubi-tubi itu tentunya berpengaruh terhadap strategi, program dan fokus pemerintahan kedepan. "Oleh karenanya sangat mungkin pilihan untuk anggota kabinet tidak lagi normatif dan terlalu bebas, tetapi perlu dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang saat ini sampai 5 tahun kedepan," ujar Rachman.
Karena itu, ia menambahkan, posisi Mensos untuk lima tahun kedepan harus diisi oleh sosok yang mempunyai kecakapan serta pengalaman komando. "Pilihannya adalah Jenderal Djoko Santoso yang paling unggul dibandingkan tokoh manapun saat ini," katanya.
Sementara untuk mengurus sektor kewirausahaan UKM dan Koperasi, menurut Oky Satrio, seharusnya portofolio kementerian ini ditambah lagi dengan transmigrasi sehingga pembangunan komunitas baru bisa dilakukan.
Mengenai sosok yang layak untuk posisi kementrian itu, Oky menilai, bisa saja pos itu dipercayakan pada Sandiaga uno yang pernah menjadi Ketua Hipmi atau wakil dari PPP. "Atau soal koperasi ini bisa pula diamanahkan kepada Agus Muldya Natakusumah yang kini Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan Daerah Gerakan Pro-SBY," katanya.
Oky menilai Agus cukup memiliki kemampuan dalam mengorganisir serta mewujudkan nilai-nilai menjadi sebuah kenyataan dalam komunitas. "Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak lagi menjadi semata-mata ekonomi tetapi bisa menjadi pertahanan negara, peradaban, kebudayaan dan semangat berbangsa," ujarnya.
Dalam diskusi itu, Ketua Basmi Sayed Rizaldi berpendapat, untuk sektor energi sudah seharusnya rakyat Indonesia mendapatkan banyak keuntungan dan bukannya menonton dan hanya mendapatkan bencana akibat harga BBM yang terus naik.
"Energy bisa saja dipisah dari sumberdaya alam. Tetapi posisi ini sangat strategis sehingga apakah akan dipegang partai politik atau profesional harus dipertimbangkan secara matang. Sementara untuk kandidat yang cocok bisa saja misalnya Hatta Rajasa atau Evita dan Luluk Sumiarso atau Tubagus Hayono yang sekarang ini ada di BPH Migas," kata Sayed.
Untuk beberapa kementrian dari kalangan perempuan yang dianggap cukup sukses kinerjanya, menurut kalangan aktivis 98 itu adalah Menkeu Sri Mulyani, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Mendag Marie Elka Pangestu dan Menkes Siti Fadillah Supari masih layak untuk diteruskan.
Dikatakan para aktivis itu bahwa pilihan-pilihan calon anggota kabinet versi mereka itu sudah pasti belum tentu sama dengan yang ada di saku Presiden Yudhoyono dan Boediono.
"Tapi yang paling penting saat ini adalah proses dilakukan transparan, akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga diharapkan hasilnya terbaik bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian niat SBY untuk lebih pro rakyat, termasuk mengubah tata kelola dunia, tidak lagi berdasarkan penaklukan melainkan atas dasar keterkaitan dan kesetaraan,` ujar Rachman Toha.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
