Perbaikan tata kelola Kartu Prakerja libatkan semua pihak

Perbaikan tata kelola Kartu Prakerja libatkan semua pihak

Tangkapan layar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian M. Rudy Salahuddin saat memberikan update program Kartu Prakerja dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin (22/6/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian M. Rudy Salahuddin mengatakan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja melibatkan semua pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita libatkan semua, makanya dibentuk tim kecil itu karena semuanya terlibat, termasuk KPK di dalamnya," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja itu ketika dihubungi di Jakarta pada Senin.

KPK sendiri menjadi pemantau apakah yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut, kata Rudy.

Baca juga: Manajemen Pelaksana sebut Kartu Prakerja inovasi layanan publik

Tim kecil yang dimaksud adalah tim teknis yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dengan Rudy sebagai sekretarisnya. Tidak hanya KPK, kata Rudy, beberapa instansi lain diminta masukan seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bagian dari perbaikan tata kelola termasuk yang direkomendasikan oleh KPK seperti pelaksanaan pelatihan, kepesertaan, serta jenis dan lembaga pelatihan dan kemitraan dengan platform digital.

Proses perbaikan itu dilakukan dengan menyisir Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, termasuk untuk memasukkan aturan terkait keadaan pandemi COVID-19 saat ini untuk menjadi landasan penyaluran bantuan yang termasuk di dalam kartu tersebut.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang IV saat ini masih menunggu hasil revisi dari Perpres tersebut yang tengah menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

"Harapan saya benar-benar kita bisa menebus tertundanya batch IV yang sudah berapa lama ini dengan membuka lebih besar kuotanya sehingga untuk masyarakat yang terdampak PHK atau dirumahkan betul-betul bisa langsung merasakan manfaat dari Kartu Prakerja," tegas Rudy.***1***

Baca juga: Manajemen ajak seluruh pihak bersama-sama perbaiki Kartu Prakerja
Baca juga: Pengamat: Kartu prakerja siapkan kompetensi calon tenaga kerja
Baca juga: Menaker: Pemerintah sedang evaluasi Kartu Prakerja dan regulasinya

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Cerita peserta Kartu Prakerja

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar