"Kami sudah mempertanyakan kepada Pemprov Bengkulu atas keberadaan BUMD yang sama sekali tidak memberikan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Biro Keuangan dan Biro Umum Pemprov Bengkulu, Senin.
Sejumlah BUMD yang diberikan bantuan modal dari APBD Provinsi Bengkulu hanya PT Bank Bengkulu yang memberikan pemasukan PAD. Sedangkan BUMD lainnya seperti PT Bengkulu Mandiri, PT Bimex dan PT Sarana Mandiri Mukti sama sekali tidak memberikan pemasukan.
"Hanya Bank Bengkulu yang memberikan pemasukan PAD. Dalam laporan perubahan APBD 2009 Bank Bengkulu memberikan pemasukan senilai Rp12 miliar," kata politisi PKS ini.
Biro Ekonomi diminta untuk melakukan koordinasi dan evaluasi dengan seluruh BUMD khususnya yang tidak memberikan sumbangan bagi PAD.
Bahkan Komisi II menyarankan agar eksekutif membentuk tim yang bisa menetapkan apakah BUMD mengalami pailit atau tidak.
"Kita tidak bisa menentukan sebuah BUMD pailit atau tidak, harus ada tim yang melakukan kajian," katanya.
Hal ini penting untuk mengambil tindakan lanjutan terhadap keberadaan BUMD tersebut sehingga tidak membebani APBD. Padahal BUMD dibentuk untuk memberikan keuntungan atau profit kepada daerah serta membuka lapangan kerja.
Karenanya Biro Keuangan diminta agar membuat laporan kinerja tahun 2009 untuk dijadikan dasar penyusunan program kerja pada tahun anggaran 2010.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
