"Rinciannya 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan sisanya Rumah Susun Sederhana Milik dan sebagian lagi sewa," kata Menpera di Jakarta, Rabu, usai diskusi mengenai permukiman kumuh.
Terkait dengan pencapaian target dua tahun ke depan, Menpera mengatakan, sudah mempersiapkan program yang akan dibuat dalam rangka 100 hari kerja yang harus dicapai Kementerian.
Menpera menjelaskan, Presiden menyampaikan 45 program yang harus disampaikan, sebanyak 15 diantaranya merupakan prioritas, terkait hal itu sudah dipilih program yang terkait perumahan.
"Ada empat program yang terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah mencakup tanah dan tata ruang, infrastruktur, pembiayaan, serta sinergi pusat dengan daerah," ujarnya.
Terkait dengan tanah, dirancang untuk program pembebasan tanah, pencadangan tanah (land banking), pengendalian harga tanah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah yang dituangkan melalui peraturan daerah (Perda).
Terkait dengan infrastruktur kehadiran perumahan sangat erat kaitannya dengan penyediaan prasarana seperti air minum, akses jalan, dan sebagainya kemudian juga ketersediaan listrik, ujarnya.
Menpera mengatakan, saat ini masih mempelajari soal pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan yang sifatnya lebih nasional meniru di Singapura dan Thailand yang sudah berjalan.
Menpera mengatakan, ke depan perlu ada profile dari konsumen untuk mengetahui kemampuan mengangsur KPR apakah bisa 5, 10 atau 15 tahun untuk memberi gambaran memberikan subsidi.
Subsidi ke depannya tidak sekadar kepada sisi permintaan, tetapi juga sisi pasokan. Di antaranya dengan melibatkan BTN dan Perum Perumnas yang akan ditingkatkan dalam kemampuan menyalurkan dana PSO perumahan.
Menpera mengaku banyak hal yang di luar jangkauan institusinya dalam program perumahan karena melibatkan instansi lain. "Tetapi ini dapat dikendalikan melalui politik anggaran," ujarnya yakin.
(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
