"Pemerintah kami melihat pencapaian itu sebagai pengakuan atas kemajuan besar sekali negara ini yang dibuat dalam 15 tahun terakhir," kata Menteri Informasi Louise Mushkiwabo seperti yang dikutip oleh edisi online harian New Times Rwanda, sebagaimana dikutip dari AFP.
"Rwanda siap untuk merebut ekonomi, politik, kebudayaan dan kesempatan lainnya yang ditawarkan oleh jaringan Persemakmuran," ia menambahkan.
Bekas jajahan Jerman dan kemudian Belgia di Afrika, Rwanda adalah negara kedua setelah Mozambik yang tanpa masa lalu jajahan Inggris atau hubungan konstitusional dengan Inggris yang masuk Persemakmuran.
Rwanda telah menyampaikan keinginannya pada 2008 untuk masuk Persemakmuran, organisasi 53 negara yang kebanyakan bekas jajahan Inggris yang belum lama ini mengadakan pertemuan puncak di Trinidad and Tobago.
Pencalonan Rwanda, negara kecil di Afrika tengah dari kurang dari sembilan juta orang yang telah menderita pembasmian etnik sekitar 800.000 orang pada 1994, mendapat dukungan dari beberapa anggota Persemakmuran yang berpengaruh, tapi ditentang oleh sebuah kelompok hak asasi manusia.
Prakarsa Hak Asasi Manusia Persemakmuran (CHRI) menyatakan dalam laporannya Juli bahwa "keadaan pemerintah dan hak asasi manusia di Rwanda tidak memenuhi standar Persemakmuran".
Organisasi itu menyampaikan keprihatinan menyangkut ketidakleluasaan dalam kebebasan berbicara dan pernyataan politik di Rwanda, yang "telah menciptakan suasana ketakutan dalam masyarakat madani", dan menyimpulkan bahwa Rwanda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Persemakmuran.
Bagaimanapun, beberapa anggota Persemakmuran seperti Kanada berdalih bahwa pengakuan itu akan membantu mengurangi kekhawatiran pihak-pihak yang khawatir. "Persemakmuran berkedudukan baik untuk membantu Rwanda dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasinya," ujar seorang jurubicara kementerian luar negeri Kanada pada AFP.
Selain diterima menjadi anggota ke54 Persemakmuran, Rwanda juga mencapai kemajuan diplomatik lainnya, pemulihan hubungan dengan Prancis.
Presiden Nicolas Sarkozy Jumat menjadi pemimpin Prancis pertama yang berpidato di Persemakmuran, sebagai dorongan bagi sikap bersama terhadap perubahan iklim.
Kepala staf Sarkozy Minggu bertemu dengan Presiden Rwanda Paul Kagame di Kigali untuk meratakan jalan bagi pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang terputus pada 2006 itu.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
