Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisi IV DPR RI dan jajaran Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Minggu malam.
Ketua Komisi IV Ahmad Muqowam mengatakan, di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura penyerapan anggaran dari APBN masih 44,73 persen.
Kemudian di Dinas Kehutanan Kalbar sebesar 47,07 persen. Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini, kondisi itu memberi dampak risiko terhadap anggaran negara secara keseluruhan.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar Hazairin mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran karena dipengaruhi cuaca dan perubahan iklim.
"Musim tanam tahun ini bergeser dibanding kondisi normal," kata Hazairin. Pengadaan pupuk bersubsidi maupun benih pun ikut bergeser menjadi bulan Oktober dan November.
Selain itu, ada perubahan daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) tahun 2009 untuk kabupaten dan kota. "DIPA tersebut harus direvisi," katanya.
Pencairan dana DIPA tersebut baru dilakukan di pertengahan tahun sehingga tenggat waktu yang tersisa menjelang tutup tahun semakin singkat.
"Penyerapan tertinggi Oktober sampai Desember," kata Hazairin.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Cornelius Kimha juga mengeluhkan lambatnya pencairan DIPA.
Dinas Kehutanan Kalbar memperoleh dana melalui dari APBN dengan kisaran Rp85 miliar. Dana itu diperoleh pada September lalu dan kemudian diikuti pembuatan DIPA.
Cornelius Kimha menegaskan, dari puluhan miliar uang tersebut, Dinas Kehutanan Kalbar tidak mengelolanya secara keseluruhan."80 persen dana itu untuk kebutuhan unit-unit pelaksana teknis milik Departemen Kehutanan di Kalbar," kata dia.
Dinas Kehutanan Kalbar hanya mengelola Rp2,8 miliar.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
