Pangkalpinang (ANTARA News) - Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (Kampak) Bangka Belitung (Babel), mengelar aksi damai memperingatai Hari Antikorupsi Sedunia Rabu (9/12).

Rangkaian aksi damai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dimulai pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB, yang dipusatkan Jalan Sudirman, depan Kantor Pos Pangkalpinang itu diawali dengan membagi-bagikan 500 stiker anti korupsi kepada masyarakat.

Selanjutnya, sekitar 40 orang aktivis Kampak dan aktivis lainnya melakukan pernyataan sikap, mendukung pemberantasan korupsi khususnya di Bangka Belitung dan pada umumnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peserta aksi damai itu, selain dari aktivis Kampak Babel juga didukung aktivis dari LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa itu berorasi di mimbar bebas yang berisi pesan-pesan pemberantasan korupsi.

Aksi dengan tema "Babel Sehat Tanpa Korupsi" itu dijaga ketat puluhan aparat kepolisian dari Polda Babel dan Polresta Pangkalpinang, sehingga aksi damai itu berjalan aman, lancar dan tertib.

Direktur Kampak Babel, Kurnia Mulyawan, mengatakan, korupsi di Indonesia dan Babel dinilai sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Untuk itu, pada peringatan hari antikorupsi sedunia ini mereka menyerukan agar semangat untuk memberantas korupsi ditingkatkan dan mengawasi pembangunan daerah dari koruptor yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Kami siap mendukung dan membantu pemerintah dan aparat kepolisian dan kejaksaan memberantas korupsi dalam membangun pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung," ujarnya.

Ia mengatakan, pada hari bersejarah ini, Aktivis Kampak dan aktivis dari LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa akan memberikan masukan dan berorasi isu-isu nasional dan lokal.

Kampak menuntut pemerintah, KPK, aparat untuk menuntaskan pengusutan penyelewangan dana Bank Century yang merugikan triliunan rupiah keuangan negara .

Selain itu mereka juga mengusung isu di daerah.

"Kami meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas penggunaan keuangan yang merugikan negara," ujarnya.(*)

Pewarta: Luki Satrio
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009