"Dari penelitian yang dilakukan Universitas Airlangga, selama tiga tahun terakhir nilai kerugian ekonomi dari belum selesainya pembangunan jalan tersebut lebih dari Rp30 miliar," kata Saifullah saat meresmikan Pesantren Yatim At Tauhid di Desa Kepuh Kiriman, Sidoarjo, Jumat.
Syafullah memberi tenggat waktu minimal pada 2010, pembangunan jalan harus sudah selesai.
"Terutama untuk jalur Gempol Porong itu harus segera diselesaikan pada tahun 2010 mendatang," katanya.
Dia meminta pemilik tanah tidak menjual tanah kepada pihak lain karena perpindahan kepemilikan akan mempersulit kerja tim pembebasan lahan.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) langsung membebaskan lahan di Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin menyusul turunnya izin tukar guling tanah kas desa untuk relokasi Jalan Raya Porong.
Sebelumnya, pembebasan lahan relokasi jalan tol dan Jalan Raya Porong terhambat karena belum disepakatinya harga dan izin tukar guling tanah kas desa.
Kasubpokja Relokasi BPLS Soemino mengatakan, ada delapan desa yang lahan kas desa dilewati jalur relokasi, antara lain Desa Kalisampurno dan Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Desa Wunut, Pamotan, Kesambi, Juwet Kenongo, dan Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, serta Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon.
Ia menyatakan, setelah izin turun, pembebasan siap dilaksanakan dan BPLS mulai menginventarisasi desa yang siap dibebaskan.
"Di antara delapan desa itu, baru Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, yang siap," katanya.
Menurutnya, jika lahan desa dibebaskan, persentasenya mencapai 82 persen, atau lebih dari dua pertiga kebutuhan lahan sebesar 132,26 hektare telah terselesaikan. (*)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
