"Dulu kita sangat bersemangat memperjuangkan agar kelahiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 19 Desember 1948 di Sumbar diperingati sebagai hari bersejarah," kata Gusti di Padang, Minggu.
Namun ketika Presiden sejak 2006 mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, kita kurang menghargainya," katanya.
Dia menilai sudah menjadi watak dari sebagian masyarakat ketika belum mendapat sesuatu berusaha keras memperjuangkan, namun setelah dapat justru mengabaikan apa yang telah diperjuangkan.
Gusti juga melihat secara nasional Hari Bela Negara gaungnya juga tidak luas. Ada kesan Hari Bela Negara tidak diterima secara nasional.
"Saya sering keliling ke berbagai provinsi. Baru-baru ini saya ke Manado, tidak banyak masyarakat di sana yang tahu tentang peristiwa PDRI yang sangat bersejarah dalam menegakkan eksistensi bangsa ini," kata dia.
Rata-rata warga Indonesia di provinsi lain, kata dia, tidak mengetahui bagaimana kelahiran PDRI yang menunjukkan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketika Soekarno dan Hatta ditawan Belanda.
"Ini merupakan dosa sejarah dari rezim orde lama dan orde baru. Dikatakan sebagai dosa sejarah karena ingin menghilangkan peristiwa PDRI dalam pentas sejarah," kata dia.
Di Sumbar, kata dia, mestinya Hari Bela Negara diperingati secara lebih besar dan konkrit. Namun dalam kenyataannya tidak ada perhatian untuk itu.
"Harusnya ini sudah menjadi tanggung jawab bersama, untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah ini. Otomatis pemda menyediakan dana, membentuk badan yang melaksanakan kegiatan," kata dia.
Gusti berharap, peringatan Hari Bela Negara tidak hanya dalam bentuk upacara bendera. Namun harus ada upaya untuk menggelorakan momen itu agar tidak hilang dari memori anak bangsa.
"Acaranya bisa dalam bentuk napak tilas, pameran, membuat film dokumentar, menggandeng TVRI atau TV-TV swasta nasional untuk mensosialisasikan," kata dia.
Sejak 2006, peristiwa kelahiran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 19 Desember 1948 diperingati sebagai Hari Bela Negara.
PDRI dibentuk rakyat yang dipelopori Syafruddin Prawiranegara, dan berpusat di Bukittinggi, setelah Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda.
Jika PDRI tidak ada, dapat dikatakan RI akan lenyap dalam peta politik dunia. Bahkan, penjajah Belanda leluasa mengatakan bahwa Indonesia telah bubar karena pemimpinnya ditawan dan daerah-daerah jatuh ke tangan mereka.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
