PBB: Hanya dua dari 17 SDGs di Asia Pasifik yang sesuai target

PBB: Hanya dua dari 17 SDGs di Asia Pasifik yang sesuai target

Arsip: Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP) untuk Wilayah Asia Pasifik, Armida Salsiah Alisjahbana (ANTARA FOTO)

Itu  dapat jadi salah satu prioritas kalau kita ingin lebih sistematis dan terstruktur dalam meng-adress (mengatasi) masalah SDGs ini,
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP) untuk Wilayah Asia Pasifik, Armida Salsiah Alisjahbana, pada Kamis menyebutkan hanya dua dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di kawasan yang sesuai target.

"Hanya dua dari 17 goals yang boleh dikatakan on track, yaitu tujuan ke-4, quality education (pendidikan berkualitas) dan ke-7 affordable and clean energy (energi bersih dan terjangkau), yang lainnya perlu didorong lebih jauh," kata Armida saat menyampaikan paparan pada diskusi virtual bertajuk "Refleksi Kritis 75 Tahun PBB".

Data itu, ia menjelaskan, merupakan laporan kemajuan rata-rata di wilayah Asia Pasifik yang diperoleh pada 2019 saat dunia belum menghadapi pandemi COVID-19.

Baca juga: Pandemi COVID-19 jadi tantangan dalam pencapaian SDGs
Baca juga: Pengamat: Implementasi SDGs perlu isu yang dibutuhkan masyarakat


Walaupun demikian, ada dua sektor yang justru tidak bergerak maju dan stagnan, melainkan mundur, yaitu upaya meningkatkan konsumsi dan aktivitas produksi yang bertanggung jawab serta penanggulangan dampak perubahan iklim, tambah Armida.

Menurut dia, laporan tersebut dapat menjadi acuan bagi para perumus kebijakan di negara-negara wilayah Asia Pasifik untuk memprioritaskan tujuan pembangunan yang masih bergerak stagnan dan mundur sehingga 17 tujuan SDGs dapat terwujud pada 2030.

Namun, ia menyebut ketersediaan data mengenai upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diturunkan ke dalam kurang lebih 200 rencana aksi, masih cukup minim.

Padahal, data menjadi salah satu acuan untuk memantau dan mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan pemerintah masing-masing negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 10 tahun mendatang.

"Itu  dapat jadi salah satu prioritas kalau kita ingin lebih sistematis dan terstruktur dalam meng-adress (mengatasi) masalah SDGs ini," terang Armida, seorang teknokrat yang pernah mengisi beberapa kursi menteri pada masa pemerintahan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat ditanya mengenai dampak COVID-19 terhadap upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030, Armida menjelaskan PBB telah berupaya membantu negara-negara kurang berkembang untuk bertahan menghadapi pandemi sekaligus menerapkan kebijakan yang sesuai dengan target SDGs.

"Saat pandemi, banyak perbatasan yang ditutup. Kami membantu, salah satunya dengan trade facilitation (membuka akses perdagangan). Kami juga memikirkan bagaimana UMKM dapat cepat memanfaatkan teknologi digital. Terakhir, tentu karena PBB ini global kami membantu negara-negara tersebut menyuarakan concern  mereka melalui forum-forum PBB di tingkat global sehingga jadi perhatian," terang dia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama kali diprakarsai saat Konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan PBB di Rio de Janeiro, Brazil, pada 2012, guna menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang dinilai kurang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia.

Tiga tahun setelahnya, 17 poin SDGs, yang merupakan rencana aksi global, pun disepakati dan diadopsi oleh 193 negara saat menghadiri pertemuan Sustainable Development Summit di Markas PBB, New York.

Rencana aksi global itu berlaku untuk 2016-2030 dan bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan.

Baca juga: Pakar dorong pendekatan SDGs jadi platform ketahanan air dan pangan
Baca juga: UNDP: Pembangunan berkelanjutan harus jadi bagian utama pemulihan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menlu Retno dorong PBB fasilitasi pemerataan akses vaksin

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar