"Saya nilai banyak capaian yang lebih baik dalam mencegah praktek yang tidak sehat sehingga harga barang tertentu menjadi wajar dan rakyat, konsumen diuntungkan," kata Presiden usai menerima pimpinan dan komisioner KPPU di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Menurutnya, dengan persaingan usaha yang sehat dan bebas dari monopoli maka rakyat dapat meningkatkan penerimaannya sehingga bisa menikmati kesejahteraan.
"Tugas KPPU adalah memastikan bahwa dengan praktek usaha yang benar harga menjadi wajar dan tidak membebani, sehingga akan terjadi kepastian dalam usaha, serta iklim bisnis menjadi baik, serta meningkatkan kesamaan kesempatan untuk UMKM," katanya.
Sementara itu, Ketua KPPU Beny Pasaribu mengatakan bahwa ada enam program pokok yang telah dilakukan yaitu, penegakkan hukum, saran, sosialisasi dan evaluasi kebijakan pemerintah, melakukan kajian-kajian industri dan kerja sama internasional.
Enam program itu dipersempit dengan empat indikasi fokus perhatian yaitu penetapan harga yang tidak wajar, kelangkaan pasokan barang/jasa, rendahnya pelayanan publik dan persekongkolan pemberian konsesi/lisensi dan hak monopoli dalam pengadaan barang dan jasa.
Dalam kesempatan itu, Benny mengatakan, Presiden meminta agar permasalahan status kelembagaan KPPU bisa diselesaikan sebelum Maret 2010.
Menurut Benny, dalam UU 5/1999 KPPU tidak disebut sebagai lembaga negara sehingga membuat kelemahan-kelemahan dalam kekuatan hukum putusan yang dibuat.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
