Sekjen ATSI: Blokir IMEI kemungkinan tertunda karena masalah teknis

Sekjen ATSI: Blokir IMEI kemungkinan tertunda karena masalah teknis

Pedagang mengecek nomor indentitas asli ponsel (IMEI) di salah satu gerai di Metro Atom, Jakarta, Kamis (20/8/2020). Menurut Kementerian Perindustrian, implementasi pemblokiran nomor indentitas asli ponsel (IMEI) ilegal akan berlaku pada 24 Agustus mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memperkirakan kebijakan pemblokiran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), masih akan tertunda yang disebabkan kendala teknis.

"Kemungkinan masih tertunda karena ada beberapa hal teknis yang masih belum selesai," ujar Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan Baasir, saat dihubungi ANTARA, Minggu.

Hal teknis yang dimaksud Marwan, adalah proses penggabungan data. Dia mengatakan keseluruhan data, baik data operator seluler maupun data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dan TPP Produksi harus digabungkan.

Baca juga: Asosiasi tunggu blokir IMEI berlaku efektif

Baca juga: Kemenperin: IMEI Tanda Pendaftaran Produk ponsel bisa diintegrasikan


Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 2019 menandatangani regulasi IMEI, berlaku secara efektif pada April lalu.

Namun, pemblokiran nomor IMEI ilegal belum dilakukan kala itu karena menunggu mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

Pemerintah bersama asosiasi menguji coba sistem CEIR versi cloud hingga Juli, sambil menantikan mesin perangkat keras CEIR tersedia pada Agustus, menurut rencana semula.

Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) menjelaskan:

Alat dan/atau Perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) yang tidak diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dapat mengajukan permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler melalui layanan pelanggan (customer care) Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alat dan/atau Perangkat HKT telah dimiliki oleh orang-perorangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
b. permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler diajukan paling lambat 31 Agustus 2020.

Rencananya, pemblokiran IMEI ilegal akan berlaku mulai 24 Agustus. Namun, pemblokiran IMEI belum bisa berlaku efektif.

Baca juga: Mesin blokir IMEI berjalan optimal pada Agustus

Baca juga: Pemerintah serahkan sementara layanan aduan IMEI kepada operator

Baca juga: Tips memastikan beli ponsel IMEI resmi

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Hoaks atau Benar - Facebook dukung Vaksin COVID-19? Thamrin City dijarah?

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar