Menurut Din, di Jakarta, Kamis, kinerja pemerintah pada 100 hari ini tidak lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama.
"Ini ditandai dengan kepuasan masyarakat. Ada ketidakpuasan yang meluas dari masyarakat karena ketidakhadiran pemerintah untuk menyelesaikan masalah bangsa," katanya.
Untuk itu, apabila ada bagian dari masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah, maka itu harus diterima karena pada kenyataannya masyarakat merasa tidak puas.
Din meminta agar protes masyarakat tidak dicurigai tetapi diterima sebagai bahan untuk melakukan perbaikan.
Ia menilai, pemerintah saat ini tidak berfungsi maksimal terutama untuk mewadahi aspirasi dan mengayomi masyarakat. Kondisi ini terlihat dari usaha pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus penegakan hukum.
Din melihat, pemerintah tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan, misalnya dalam kasus aliran dana Bank Century. Dalam kasus Bank Century ini, kata Din, pemerintah tidak mampu menyelesaikannya dengan cepat.
Din menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa pemerintahan SBY sebelumnya.
"Presiden tidak boleh berdiam diri dan harus memberikan arahan," katanya.
Menurut Din, Presiden seharusnya bersedia untuk memberikan keterangan pada Pansus Century sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.
Sementara itu, ditemui terpisah Hajriyanto menuturkan kinerja pemerintah selama 100 hari ini tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa, khususnya di bidang hukum.
"Ini "rapot paling merah" di bidang hukum," katanya.
Kondisi ini terlihat dari banyaknya persoalan di bidang hukum seperti adanya mafia peradilan, kasus yang melibatkan dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Century, hingga temuan pemberian fasilitas untuk Arthalyta Suryani.
"Ini capaian yang sangat memprihatinkan. Situasi ini menyebabkan masyarakat kecewa dan cenderung apatis serta pesimis," katanya.
Jika masyarakat telah apatis dan pesimis, maka pemerintah harus bekerja sangat keras untuk mengembalikan keyakinan masyarakat.
"Kalau kondisi ini terus demikian maka kita khawatir terjadi proses delegitimasi yang cepat," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
