LSM yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Mamuju (JAMM) tersebut, mendesak agar gaji sebanyak 5000 orang di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang tertunggak selama enam bulan, senilai Rp4 miliar segera dibayarkan.
Mahasiswa dan LSM tersebut kemudian diterima Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, Kamis, untuk berdialog, meskipun sebelumnya mereka sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi Pamong Praja dibantu aparat kepolisian Polres Mamuju yang menghalangi LSM tersebut ketika berniat bertemu dengan anggota dewan.
"Pemerintah harus membayarkan gaji PTT di Mamuju yang sampai saat ini belum dibayarkan, karena itu menyangkut kelansungan nasib mereka,"kata Jufri salah seorang massa pengunjuk rasa.
Ia meminta agar DPRD segera mendesak Pemkab Mamuju, untuk membayarkan gaji PTT yang sejak tahun 2009 belum tersebut belum dibayarkan senilai Rp4 miliar.
Ia juga mendesak agar DPRD dan pemerintah segera membayar tunjangan fungsional sekitar 4000 guru dan PNS di Mamuju sebesar Rp12 miliar, serta tunjangan para medis di Mamuju sekitar satu miliar yang selama enam bulan belum juga dibayarkan
Kemudian mendesak pemerintah membayarkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang terdapat di 16 Kecamatan di Mamuju sekitar Rp3 miliar melalui APBD 2010.
"Pemerintah jangan melakukan akal akalan dengan tidak membayar gaji PTT, tunjangan fungsional guru dan PNS serta paramedis, dan TPAPD perangkat desa, karena itu hak mereka yang harus dibayar pemerintah sesuai pengabdian mereka selama ini,"katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Mamuju, Drs Sugianto, mengatakan, anggaran untuk gaji PTT, tunjangan fungsional guru dan PNS serta paramedis dan TPAPD perangkat desa sudah dianggarkan melalui APBD pokok dan perubahan tahun 2009 tetapi ternyata Pemkab belum membayarkan.
"Pemkab Mamuju beralasan belum dibayarkannya gaji PTT, tunjangan fungsional guru dan PNS, tunjangan paramedis dan TPAPD perangkat desa di Mamuju karena devisit APBD pada tahun 2009 sekitar 100 miliar,"ujarnya.
Menurut dia, DPRD dan Pemkab Mamuju saat ini mencarikan solusi dan akan mengupayakan untuk membayarkan gaji PTT tersebut, melalui pembiayaan daerah APBD tahun 2010.
"Kami sedang berupaya membayar gaji dan tunjangan PTT dan PNS di Mamuju itu tetapi harus sesuai mekanisme jangan sampai ketika dibayarkan melalui APBD tahun 2010, DPRD dan pemerintah terkena jeratan hukum akibat terjadi pelanggaran didalamnya, karena gaji dan tunjangan PTT dan PNS di Mamuju sudah dianggarkan di APBD tahun 2009,"katanya.
Ia mengatakan mekanisme pembayaran honor dan tunjangan PTT dan PNS melalui APBD tahun 2010 sedang dikonsultasikan melalui Mentri Dalam Negari (Mendagri). (MFH/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
