Acara penandatanganan itu dilakukan antara Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin dan Direktur UNESCO dalam peringatan puncak ke- 64 Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, Selasa pagi.
Pada Januari lalu, Ketua PWI Pusat Margiono seusai pertemuan dengan Kepala Negara di Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa PWI membentuk sekolah jurnalistik Indonesia di enam kota yaitu Jakarta, Semarang, Ujung Pandang, Samarinda, Palembang dan Riau.
Di masa mendatang, diharapkan setiap provinsi akan memiliki sekolah jurnalistik sehingga mendorong perkembangan pers Indonesia lebih baik.
Selain penandatanganan MoU SJI, menurut keterangan anggota tim penilai pemberian penghargaan Priyambodo RH, dalam peringatan puncak HPN itu juga dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan jurnalistik antara lain penghargaan "Number One Press Card" (Kartu Press Nomor Satu), Adinegoro, dan Anugeran Spirit Jurnalisme dan Pena Emas.
Penghargaan Kartu Pers Nomer Satu merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja professional, berintegritas tinggi, berdidikasi, dan dedikasi serta pengorbanan kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.
"Pemberian itu menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperlihatkan orang-orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi inspirasi bagi insan-insan pers khususnya kalangan muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka," katanya.
Sejumlah insan press yang menerima penghargaan tersebut, lanjut dia, antara lain Rosihan Anwar, Jakob Oetama, Herawaty Diah, Dahlan Iskan, Karni Ilyas, Pia Alisyahbana, Ismail Djalili, dan AJ Muaya.
Sedangkan penghargaan karya jurnalistik Adinegoro diberikan kepada M.Fitrah dari suratkabar Singgalang untuk kategori karya foto dan Malela Mhargasari dari Koran Tempo untuk kategori Tajuk.
"Kemudian penghargaan Anugerah Spirit Jurnalisme diberikan kepada Rosihan Anwar," katanya.
Presiden tercatat beberapa kali menghadiri puncak peringatan HPN. Pada peringatan puncak HPN tahun lalu di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Presiden Yudhoyono meminta pers untuk mendahulukan kebenaran besar dibanding kebenaran kecil.
Menurut Presiden waktu itu, apabila di suatu daerah konflik seorang wartawan melaporkan fakta apa adanya tanpa ada yang disaring terlebih dahulu namun justru berpotensi membuat daerah itu dilanda konflik lebih hebat lagi maka wartawan itu memilih kebenaran kecil.
Namun, apabila wartawan melaporkan dengan membatasi dirinya untuk tidak mengungkapkan fakta yang membuat kondisi lebih buruk, Presiden mengatakan, wartawan itu mendahulukan kebenaran besar.
Pada kesempatan itu, Presiden dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dianugerahi penghargaan medali emas kemerdekaan pers oleh PWI.
Penghargaan medali emas kemerdekaan pers diserahkan kepada lembaga dan individu yang menghormati kebebasan pers dengan menggunakan mekanisme hak jawab untuk menanggapi kasus pemberitaan di media massa.
Meski hubungannya cukup erat dengan pers, Presiden Yudhoyono tercatat sebagai individu yang sejak 2005 hingga 2008 paling banyak menggunakan hak jawab untuk menanggapi kasus pemberitaan di media massa, sedangkan TNI adalah lembaga yang paling banyak menggunakan hak jawab menanggapi kasus pemberitaan di media massa selama 2008.(G003/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
