Antisipasi lonjakan, Riau dapat bantuan alat PCR COVID-19 dari BNPB

Antisipasi lonjakan, Riau dapat bantuan alat PCR COVID-19 dari BNPB

Seorang tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri lengkap saat melakukan uji usap atau swab COVID-19 di Poli Pinere RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (16/9/2020). Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi untuk menetapkan harga jasa pengadilan uji PCR (Polymerase Chain Reaction) yang dilakukan lembaga non-pemerintah atau partisipasi swasta dan klinik yang kini bermunculan di masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/FB Anggoro/20. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Dengan adanya bantuan alat PCR dari BNPB tersebut pemeriksaan sampel dari uji usap tidak lagi bertumpu pada laboratorium biomolekuler di RSUD Arifin Achmad
Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mendapat bantuan enam alat polymerase chain reaction (PCR) untuk uji sampel COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang diharapkan bisa mengantisipasi lonjakan kasus baru di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dr Mimi Yuliani Nazir, dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Rabu, mengatakan alat bantuan tersebut rencananya akan ditempatkan di Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Siak. Menurut dia, tim dari BNPB telah melakukan pemeriksaan kesiapan laboratorium biomolekuler di RSUD Arifin Ahmad, dan RSUD Siak dan RSUD Dumai.

Ia mengatakan dengan adanya bantuan alat PCR dari BNPB tersebut pemeriksaan sampel dari uji usap tidak lagi bertumpu pada laboratorium biomolekuler di RSUD Arifin Achmad. Laboratorium biomolekuler akan ada di tiga daerah tersebut, sehingga pemeriksaan uji sampel akan dibagi dalam beberapa wilayah terdekat.

“Kita masih menunggu kiriman alat PCR dari pusat. Nanti yang diminta ke BNPB itu ada enam unit," ujarnya.

Ia menjelaskan, dua unit alat PCR akan memperkuat laboratorium biomolekuler yang sudah ada di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru.

Kemudian dua unit akan ditempatkan di RSUD Siak, yang rencananya menjadi lokasi pemeriksaan sampel untuk wilayah Siak, Bengkalis, dan Pelalawan. Sedangkan, dua alat lagi ditempatkan di RSUD Dumai, yang akan mengakomodir area Dumai, Bengkalis Rupat, Bengkalis Duri, bisa juga Kepulauan Meranti.

"Agar nantinya pemeriksaan sampel tidak menumpuk dan menunggu di laboratorium biomolekuler RSUD Pekanbaru lagi," katanya.

Ia mengatakan sejumlah pemerintah daerah di Riau kini sedang dalam proses untuk mengadakan lab biomolekuler secara mandiri dari pembiayaan APBD. Namun, saat ini masih dalam proses pengadaan, dan belum ada satupun alat PCR yang sudah beroperasi.

“PCR harus ada persiapan dulu, kalau kita maunya cepat datangnya. Daerah yang punya PCR sendiri masih berproses, Inhil berproses, Dumai berproses, Pekanbaru berproses, Kampar berproses, dni Rohil kabarnya mau mengadakan, Siak berproses, tapi belum ada yang operasional,” katanya.

Lonjakan kasus baru yang melanda Riau sejak Agustus membuat laboratorium biomolekuler di RSUD Arifin Achmad kerja ekstra keras karena banyaknya sampel yang masuk, baik dari pasien maupun kontak erat pasien.

Meski manajemen RSUD sudah meningkatkan kapasitas mesin hingga bisa memeriksa 1.500 sampel per hari, namun antrean sampel yang harus diuji sudah melebihi kapasitas. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan bahan dasar (reagen) untuk uji PCR yang barangnya masih harus impor.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, hingga Rabu siang jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Riau mencapai 7.271 orang, dan 3.603 sudah dinyatakan sembuh. Pasien yang masih butuh perawatan di RS rujukan ada 949 orang, sedangkan yang isolasi mandiri ada 2.568 orang.

Sementara itu, yang meninggal dunia ada 151 orang, demikian Mimi Yuliani Nazir.

Baca juga: Ramai peminat, RSUD Riau batasi tes PCR COVID-19 berbayar

Baca juga: Gubernur Riau belum tes COVID-19 dahulukan untuk warganya

Baca juga: Hasil tes cepat, lima pegawai Rutan Dumai-Riau reaktif COVID-19

Baca juga: Guru posistif COVID-19, sekolah di Bengkalis-Riau diliburkan 14 hari

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gubernur Riau Syamsuar positif COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar