Pansus Banjir DPRD DKI simpulkan lima hal hasil kunjungan ke Surabaya

Pansus Banjir DPRD DKI simpulkan lima hal hasil kunjungan ke Surabaya

Warga bermain bersama anaknya saat banjir rob di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Banjir yang terjadi sejak Senin (19/10) itu dikarenakan pasang surut air laut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menyimpulkan lima hal sebagai hasil kunjungan ke Surabaya dan tiga kota lainnya, yakni Semarang, Tegal dan Pekalongan.

Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan studi banding tersebut karena secara geografis daerah pesisir, terutama Surabaya memiliki kemiripan dengan Ibu Kota.

"Karena posisinya yang sama berada di tepi laut dan juga datarannya rendah, persis seperti Jakarta. Kemudian Surabaya juga 10 tahun yang lalu mengalami banjir yang sangat parah sekitar 52 persen digenangi banjir, kemudian di bawah kepemimpinan Bu Risma, berhasil diturunkan sampai 2,3 persen," ujar Zita di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu, pihaknya menyimpulkan lima rekomendasi yang bisa dilakukan oleh DKI Jakarta. Pertama, mengutamakan saluran air bawah ketika membangun jalan atau pedestrian sehingga drainase berfungsi baik.

"Namun DKI belum sinkron untuk itu, masih tidak memperhatikan saluran ketika melakukan pembangunan," ujar dia.

Kedua, harus diperhatikan kapasitas tangkapan air (catchment) yang disesuaikan dengan saluran yang menampung sehingga airnya bisa disimpan dan kemudian dialirkan.

"Ketiga, air adalah anugerah dari Yuhan. Baik itu datangnya dari laut, lokal, ataupun kiriman. Pasti sulit. Makanya kita jangan hanya berdalih, kerja keras lebih baik," kata Zita.

Baca juga: Dana sekitar Rp1 triliun dikucurkan untuk tanggulangi banjir ibu kota
Baca juga: Anies berharap camat dan lurah di Jakarta punya alat ukur hujan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/4/2020). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Keempat, dibutuhkan kolaborasi antardinas dan kesadaran warga, terutama ketika musim hujan seluruh dinas ikut bekerja.

"Begitu juga dengan warga, kampanye bahaya banjir dan sebabnya sudah dilakukan lebih awal. Sehingga timbul kesadarannya untuk ikut serta menjaga kelestarian," tuturnya.

Kelima, sebelum air masuk kota, kurangi debitnya terlebih dahulu. Pastikan aliran sungai memadai. "Kita harus bisa memecah sungai dan memberi jalan untuk air. Sehingga debit air tidak melebihi kapasitas," kata Zita.

Dia akan memberikan hasil pertemuan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia meminta Pemprov DKI serius mengeksekusi penanganan banjir, bukan sekedar wacana.

"Kami dari DPRD akan memberikan rekomendasi. Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," ujarnya.

Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Ibu Kota ketika hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek. Terakhir, banjir terjadi di beberapa titik jalan dan permukiman warga saat hujan deras pekan lalu.

Wakil Gubenur DKI Riza Aptria mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pengendalian banjir dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di atas Rp1 triliun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BPBD DKI Jakarta antisipasi banjir di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar