Mendes PDTT dan Mensos tinjau penyaluran BST dan BLT Dana Desa

Mendes PDTT dan Mensos tinjau penyaluran BST dan BLT Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020). ANTARA/Humas Kemendes PDTT.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," kata Mendes dalam kunjungan di Subang, Kamis.

Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 benar-benar mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial (JPS) yang diupayakan pemerintah.

Baca juga: Mendes PDTT sosialisasikan prioritas Dana Desa 2021

Baca juga: Mendes PDTT: BLT Dana Desa telah tersalur 100 persen


Gus Menteri mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah, bahkan ia mengaku sempat kewalahan saat Presiden meminta Dana Desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

"Hampir setiap hari saya ditelepon (Presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, di mana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY itu.

Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengatakan bahwa beberapa desa di Indonesia telah kehabisan Dana Desa, sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT.

Meski demikian, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT Dana Desa.

"Artinya, tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak terkover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujar mantan ketua DPRD Jawa Timur itu.

Baca juga: Kemendes maksimalkan Dana Desa Rp27,3 triliun untuk antisipasi bencana

Baca juga: Rp30,1 triliun Dana Desa telah terserap per 7 Oktober 2020


Selain itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab, Presiden Joko Widodo selalu berprinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tuturnya.

Pewarta: Katriana
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemendes PDTT & KIP kerja sama keterbukaan informasi publik di desa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar