KPK masih verifikasi laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa

KPK masih verifikasi laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa

Juru Bicara Ali Fikri memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww/aa.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan verifikasi dan telaah lebih jauh adanya laporan terhadap Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

"Sejauh ini memang ada laporan itu dari masyarakat dan masih dalam proses verifikasi dan telaah lebih jauh terkait dengan data yang dimaksud," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK, kata dia, akan menginformasikan kembali perkembangan hasil proses telaah tersebut apakah laporan itu masuk ke dalam dugaan penerimaan gratifikasi atau tidak.

Baca juga: DPP PPP nilai laporan gratifikasi Suharso Monoarfa itu ngawur

"Jadi nanti perkembangannya apakah masuk gratifikasi atau tidak ataukah nanti masuk ke wilayah pengaduan masyarakat yang nanti bisa dikaji dugaan tindak pidana korupsi lainnya, tentu nanti akan disampaikan dari pihak Direktorat Gratifikasi," kata dia.

Sebelumnya, laporan terhadap Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut diterima KPK pada Kamis (5/11). Adapun yang melaporkan adalah kader PPP Nizar Dahlan.

Dugaan penerimaan gratifikasi itu terkait bantuan carter pesawat jet pribadi saat kunjungan Suharso ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.

Baca juga: KPK analisis lebih lanjut laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa

Sementara Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP menilai laporan dugaan gratifikasi Suharso yang dilayangkan ke KPK tidak berdasar.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP Hammam Asy'ari di Jakarta, Senin (9/11) menyatakan laporan dugaan gratifikasi Monoarfa itu ngawur.

Menurut dia, Nizar Dahlan yang bertindak sebagai pelapor tidak memahami gratifikasi yang bisa dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Konsolidasi pakai jet pribadi, Suharso disorot elite PPP

Sebab, pesawat yang ditumpangi pengurus DPP PPP tersebut tidak berhubungan dengan jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau anggota DPR meski Arsul Sani ikut di dalamnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres: Parpol hendaknya menjadi kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan tertentu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar