"Saya sebagai Menteri BUMN, menghendaki kalau bisa BUMN yang mengelolanya," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin.
Usai menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri, Mustafa menuturkan, pembahasan pengelolaan Inalum pasca 2013 sedang berlangsung antara Kantor Kementerian Perekonomian yang menugaskan Kementerian Perindustrian untuk membicarakan langsung dengan pihak Jepang.
"Secara prinsip, saya mendukung nasionalisasi perusahaan tersebut, sehingga kita bisa mengelola dengan semangat dan manajemen baru," kata Mustafa.
Jepang sekarang menguasai 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1 persen.
Saham NAA dikuasai 50 persen oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 50 persen milik swasta Jepang.
Masa berlaku build, operate and transfer (BOT) Inalum akan berakhir 2013. Sesuai kontrak, tiga tahun sebelum masa berlaku BOT habis, kontrak bisa diperpanjang dan NAA telah menyampaikan permintaan perpanjangan kepada Pemerintah Indonesia melalui surat No SCNA-001 tertanggal 26 September 2009.
Pemerintah diketahui telah menunjuk Menteri Perindustrian, MS Hidayat, yang akan mewakili pemerintah memimpin jalannya negosiasi dengan pihak Jepang.
Jepang berkepentingan agar BOT Inalum diperpanjang guna mengamankan pasokan aluminium di Negeri Sakura tersebut. Saat ini, sebanyak 60 persen dari produksi alumunium Inalum sebesar 225 ribu ton, diekspor ke Jepang.
Menurut Mustafa, dirinya belum dapat memastikan soal kepemilikan saham pemerintah di Inalum, karena masih harus dibicarakan di tingkat Menteri Perekonomian.
"Saya menerima Duta Besar Jepang, yang intinya mereka ingin mengusulkan memperpanjang kontrak di Inalum," tegas Mustafa.
Meski begitu diutarakan Mustara, perpanjangan merupakan salah satu opsi, tetapi ada juga opsi lain yaitu mengundang BUMN yang berminat untuk mengelola Inalum.
"Yah barangkali seperti Krakatau Steel, karena perusahaan merupakan sektor manufaktur. Kita melihat ada peluang bisnis yang bagus di sana," katanya.
Ditegaskanya, pada sejak 2013 pemerintah akan menjadi pemegang saham 100 persen. "Indonesia tidak akan menjadi pemegang saham minoritas, tetapi menjadi mayoritas," ujar Mustafa.
Untuk masuk menjadi pengelola Inalum, ia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan juga melibatkan BUMN yang memiliki likuiditas seperti PT Jamsostek, PT Danareksa.
"Tidak harus perusahaan tambang atau manufaktur, bisa juga melibatkan BUMN lainnya," katanya.
(ANT/S026)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
