Ketua Banggar DPR minta pemerintah berlakukan PSBB total

Ketua Banggar DPR minta pemerintah berlakukan PSBB total

Pengunjung berjalan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Pusat perbelanjaan menjadi salah satu sektor yang akan dilakukan penerapan pengetatan pembatasan pergerakan di Pulau Jawa-Bali oleh Pemerintah Indonesia dengan mengurangi jam operasional hanya sampai pukul 19.00 WIB guna antisipasi lonjakan kasus COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dari 11-31 Januari 2021 terhadap seluruh kabupaten atau kota di Jawa dan Bali.

Menurut Said, implementasi kebijakan PSBB total tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran COVID-19 yang menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.

"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total, maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, lanjutnya, untuk aktivitas yang bersifat strategis seperti distribusi bahan makanan, tempat belanja, pekerjaan konstruksi dan suplai energi, serta pekerjaan medis, masih diperbolehkan. Namun semuanya harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.

Untuk itu, kata Said, pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB total.

"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," kata Said.

Lebih lanjut, Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus ditingkatkan dan dilakukan dengan manajemen yang baik. Hal tersebut penting mengingat jumlah tes COVID-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.

Angka tersebut kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus COVID-19, namun jumlah tes COVID-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.

Indonesia juga kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Myanmar.

"Saya merekomendasikan tes COVID-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien COVID-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," kata Said.

Ia menuturkan pemerintah harus memastikan tidak hanya kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta peralatan serta operasionalnya saja, lebih dari itu kemampuan vaksin juga bekerja dengan baik.

"Dan untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," ujar Said.

Said juga menambahkan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan COVID-19.

Menurutnya, hal itu menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, dan tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.

Baca juga: Ekonom: PSBB Jawa-Bali jadi faktor pendorong pemulihan ekonomi
Baca juga: CORE: Penanganan kesehatan kunci dorong pemulihan ekonomi 2021
Baca juga: Menko Airlangga: Bali terbitkan regulasi PSBB, DKI menyusul

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah sepakati laporan realisasi APBN 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar