DPR dukung adanya regulasi pendorong perkembangan industri baterai

DPR dukung adanya regulasi pendorong perkembangan industri baterai

Ilustrasi - Produksi baterai lithium untuk mobil listrik ramah lingkungan. ANTARA/Shutterstock/pri.

Komisi VII mendukung sepenuhnya dan mendesak Menteri ESDM agar mendukung dari sisi kebijakan, dan anggaran bila memungkinkan.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mendukung dibuatnya regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong perkembangan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

"Komisi VII mendukung sepenuhnya dan mendesak Menteri ESDM agar mendukung dari sisi kebijakan, dan anggaran bila memungkinkan. Jadi ini harus jalan, dan kita dukung sepenuhnya," kata Ramson dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut legislator tersebut, namun demikian harus bisa dilakukan antisipasi terhadap proyeksi dari Kementerian ESDM bahwa pada tahun 2030, ada sekitar 13 juta lebih unit kendaraan bermotor listrik yang akan di produksi.

"Malah seharusnya jauh lebih besar. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua para elite menengah bangsa ini," ujar Ramson.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Electric Vehicle Battery Nasional Agus Tjahajana Wirakusumah menyampaikan, pengembangan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir memiliki nilai investasi besar mencapai 13 sampai 17 miliar dollar AS dengan risiko teknologi yang tinggi serta pasar yang bergantung pada OEM.

Teknologi baterai yang dipakai masih tergantung pada pemain global baterai dan secara offtaker, sementara Indonesia belum memiliki pengalaman memadai dalam membangun industri baterai listrik.

Untuk itu Tim Percepatan mengharapkan dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong regulasi dan kebijakan yang mampu mendukung perkembangan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

Selain itu juga mendorong regulasi dan kebijakan penguatan riset dan pengembangan baterai dalam rangka penguasaan teknologi industri baterai. Terutama kemungkinan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Komisi VII juga diharapkan mendukung adanya upaya untuk memperbaiki sistem pengenaan perpajakan untuk kendaraan listrik berbasis baterai agar bisa lebih bersaing dari internal combustion engine (ICE), sehingga akan berdampak pada penggunaan baterai dalam negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah ingin fokus bangun industri hilir nikel
Baca juga: Investasi industri baterai mobil listrik diproyeksi 17 miliar dolar AS
Baca juga: Holding BUMN ingin jadi pemain global baterai listrik 2025

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tinjau Bandara Soetta, Kapolri & Ketua DPR minta awasi warga dari luar negeri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar