"Saya tegaskan, saya tidak pernah melakukan intervensi terhadap Panja perpajakan," katanya usai menghadiri konsolidasi bersama kader dan simpatisan Partai Golkar.
Menurut dia, dirinya harus bisa membedakan posisi atau kapasitasnya sebagai pengusaha dan sebagai politisi.
Ia menduga isu ini muncul lantaran ketua Panja Perpajakan DPR-RI merupakan kader Golkar, begitu juga Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang juga dari Golkar.
Aburizal Bakrie yang biasa dipanggil Ical mengatakan, dalam Panja perpajakan itu hanya sekitar 15 persen yang berasal dari Golkar atau hanya tiga kader.
Sebelumnya, Panja Perpajakan DPR RI melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membahas kasus-kasus pajak yang sedang ditangani Kejagung, Kamis (10/6).
Hasil pertemuan itu, kedua pihak sepakat saling berkoordinasi memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan kasus-kasus pajak.
Dalam pertemuan tersebut ada tiga kesimpulan yang telah disepakati, yaitu perlunya peningkatan kerja sama yang maksimal antara Komisi XI dengan Kejaksaan terutama dalam kaitan masalah-masalah perpajakan dan yang ada indikasi tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, Komisi XI mendorong Kejaksaan untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah perpajakan, masalah-masalah hukum yang terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Komisi XI dalam hal ini Panja Perpajakan, mendorong Kejaksaan untuk bisa memberi dukungan maksimal dalam rangka penyempurnaan UU Perpajakan dan tata laksananya.
Namun dalam pertemuan tersebut tidak menyinggung soal dugaan pelanggaran pajak kelompok Bakrie Group.
Padahal, ada dugaan data yang disampaikan Gayus Halomoan Tambunan, tersangka kasus penggelapan pajak bahwa ada sekitar 40-an perusahaan Bakrie yang diduga melakukan pengemplangan pajak sudah dipegang oleh Aziz Syamsuddin.(*)
(T.KR-YJ/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
