Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun mengakui bahwa badan yang dipimpinnya itu masih mandul dan tidak mampu menyelesaikan berbagai aduan masyarakat akibat kemelut internal berkepanjangan.

"Sekarang ini memang BK sedang mengalami kemelut sehingga hal itu telah membuat BK menjadi mandul dan tidka punya peran sama sekali," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "BK DPR Yang Nyaris Tak Terdengar" di ruang wartawan DPR di Jakarta, Jumat.

Padahal, ujar Gayus, hingga saat ini di BK telah menerima 25 pengaduan masyarakat yang menyangkut kelakuan sekitar 30 anggota DPR yang dinilai tidak pantas, semisal kasus penghilangan ayat dalam RUU tembakau, pelemparan botol air minum kemasan kepada pimpinan sidang paripurna dan lain sebagainya.

Mengenai mandulnya BK DPR, Gayus menduga adanya kekuatan besar di parlemen yang memang berupaya mengganjal kerja BK sehingga badan itu tidak bisa bekerja maksimal.

"Ada kubu-kubu yang berani membuat surat yang ditandatangani anggota BK untuk mengundang rapat. Yang dikedepankan adalah kekuatan jumlah, sementara undangan dari pimpinan yang legal tidak pernah digubris. Jadi seolah-olah ada BK di dalam BK," ujar Gayus.

Terkait hal tersebut, menurut politisi PDIP, pihaknya telah tiga kali mengadukan persoalan BK kepada pimpinan DPR. Tetapi pengaduan pada tingkat pimpinan DPR juga tidak pernah ada tindak lanjut atau upaya penyelesaiannya.

Menurut Gayus, pihaknya juga pernah mengusulkan adanya anggota cadangan BK sebagai antisipasi apabila rapat-rapat di BK tidak kuorum akibat boikot sebagian anggotanya.

Namun, usulan Gayus Lumbuun itu mendapat reaksi keras dari para anggota BK yang merasa tersinggung ketika usulan itu dibawa ke rapat badan musyawarah (Bamus) DPR.

Anggota Fraksi Partai Hanura DPR Akbar Faizal yang juga menjadi pembicara diskusi itu mengatakan bahwa berdasarkan konfigurasi kekuatan politik DPR saat ini, seharusnya pihak yang paling sibuk bekerja adalah BK DPR. Namun faktanya BK DPR sulit bekerja sesuai yang diharapkan.

"Ada banyak kasus di DPR ini seperti data investigasi Century yang tidak sampai, pembangunan gedung, dana aspirasi dan lain-lain, tetapi semua itu dibiarkan saja. Implikasinya adalah wajar apabila DPR yang seharusnya berwibawa menjadi terlecehkan oleh anggotanya sendiri. Bagi saya sendiri, kebanggaan sebagai anggota parlemen sudah tergerus dengan keras," ujar Akbar.

Selain itu, ia menambahkan, Hanura juga menggugat mengapa di badan itu dua fraksi (Hanura dan Gerindra) tidak terwakili di BK.

Sedangkan pengamat parlemen, Sebastian Salang, berpendapat, upaya boikot yang dilakukan kubu-kubu di BK DPR itu termasuk sebagai pembunuhan karakter BK sekaligus pembiaran agar BK tetap lumpuh.

"Masuk akal bahwa BK ini memang sengaja di mandulkan karena jika badan itu bekerja maksimal, akan ada banyak yang diproses, termasuk ketua DPR sendiri yang termasuk diadukan ke BK," ujarnya.

Salang menambahkan, apabila benar ada skenario memandulkan BK maka hal itu jelas-jelas akan mencoreng wajah DPR dimata masyarakat luas.

(D011/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010